Diwarnai Protes hingga Tapa Pepe, Kios 5 PKL Gondomanan Yogya Dieksekusi

Pradito Rida Pertana - detikNews
Selasa, 12 Nov 2019 15:26 WIB
Suasana eksekusi lokasi jualan PKL di Jalan Brigjen Katamso, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta. Foto: Pradito Rida Pertana/detikcom
Suasana eksekusi lokasi jualan PKL di Jalan Brigjen Katamso, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta. Foto: Pradito Rida Pertana/detikcom
Yogyakarta - Aksi saling dorong antara juru sita dari Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta, Polisi dan para aktivis mewarnai jalannya eksekusi PKL di pinggir Jalan Brigjen Katamso, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta. Alhasil, objek yang menjadi tempat jualan lima PKL tetap dieksekusi pihak berwenang siang ini.

Salah satu PKL terdampak, Budiono (62) mengatakan, bahwa ia menyayangkan eksekusi terhadap lokasi tempatnya berjualan. Mengingat ia tidak memiliki lokasi lain untuk menjalankan usaha berjualan minuman.

"Saya mau mengadu ke Keraton (Ngayogyakarta Hadiningrat) besok untuk minta keadilan dan minta sithik edhing (kesediaan untuk berbagi rasa dan ruang), mbok (Sri Sultan HB X) dibantu dengan kami diberi beberapa meter (tempat untuk berjualan)," ucapnya saat ditemui di lokasi eksekusi, Selasa (12/11/2019).


Terlebih, pria yang sudah berjualan sejak tahun 1980 ini menilai bahwa sebelumnya sudah ada kesepakatan dari pihak PKL dengan pemilik surat kekancingan untuk menempati pinggir Jalan Brigjen Katamso sebagai tempat berjualan.

Diwarnai Protes hingga Tapa Pepe, PKL Gondomanan Yogya DieksekusiSuasana eksekusi lokasi jualan PKL di Jalan Brigjen Katamso, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta. Foto: Pradito Rida Pertana/detikcom


"Dulu-dulunya udah sepakat, dan dari tahun 2010 diselesaikan di Kelurahan, Kecamatan, polisi sudah sepakat saya nempati segitu (28 meter persegi). Tapi setelah bangunannya (milik Eka Aryawan) selesai malah digugat," katanya saat ditemui di lokasi eksekusi, Selasa (12/11/2019).


"Dan tahun 2015 kami malah digugat Rp 1,120 Miliar (oleh Eka), terus akhirnya kami kalah," imbuh Budiono.

Senada dengan Budiono, Suwarni (53) mengaku tidak bisa lagi mencari nafkah usai tempat berjualannya dieksekusi. Padahal, ia sudah menempati lokasi tersebut selama 30 tahun.

Lima PKL Jalan Brigjen Katamso tapa pepe di depan pintu gerbang Bangsal Pagelaran Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Senin (11/11/2019).Lima PKL Jalan Brigjen Katamso tapa pepe di depan pintu gerbang Bangsal Pagelaran Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Senin (11/11/2019). Foto: Pradito Rida Pertana/detikcom

"Saya sudah minta ke mana-mana dan beberapa kali ke Pengadilan (Negeri Kota Yogyakarta) dan Keraton tidak ada hasilnya. Padahal itu tempat mata pencaharian saya satu-satunya," katanya.

"Jadi terpaksa nanti malam saya sudah libur jualan dan tidak tahu juga ini mas mau bagaimana lagi," imbuh Suwarni.


Sebelum eksekusi dilakukan, staf Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta, Heri Catur Pudiyanto, membacakan dasar eksekusi. Berikut isi dasar eksekusi yang dibacakan Heri.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, kami Ketua Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta telah membaca:

1. Surat permohonan eksekusi pengosongan yang diajukan oleh Oncan Poerba, SH yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Agustus 2018 sebagai kuasa dari Eka Aryawan sebagai termohon eksekusi. Permohonan tersebut diterima panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 5 Oktober 2018 dalam perkara antara Eka Aryawan sebagai pemohon eksekusi melawan Budiono dan kawan-kawan sebagai termohon eksekusi.

2. Putusan PN Yogyakarta No. 86/Pdt.G/2015/PN YK tanggal 11 Februari 2016 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

- Mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi para tergugat untuk seluruhnya dalam pokok perkara, satu, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, dua, menetapkan secara hukum penggugat adalah sebagai pihak yang berhak menguasai dan diberi izin di atas tanah seluas 73 meter persegi berdasarkan surat perjanjian pinjam pakai tanah milik Sri Sultan Hamengku Buwono Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat nomor 203/ht/kpk/2011 tertanggal 28 November 2011.

Tiga, menyatakan secara hukum perbuatan para tergugat adalah sebagai perbuatan melawan hukum yang menguasai tanah tanpa izin lebih kurang 28 meter persegi di atas tanah yang diberikan hak izin kepada penggugat berdasarkan surat perjanjian pinjam pakai tanah milik Sri Sultan Hamengku Buwono Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat nomor 203/ht/kpk/2011 tertanggal 28 November 2011.

Empat, menghukum para tergugat dan atau kepada siapa saja atas izin para tergugat, untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah seluas lebih kurang 28 meter persegi kepada penggugat.

Lima, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.186.000.

Enam, menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.

3. Utusan Pengadilan Tinggi YK nomor No. 36/PDT/2016/PT YK tanggal 22 Juli 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Satu, menerima permohonan banding dari pembanding, terbanding, penggugat dan para pembanding juga para terbanding/para tergugat.

Dua, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 86/Pdt.G/2015/PN YK tanggal 11 Februari 2016 dan dimohonkan banding tersebut.

Tiga, menghukum para pembanding juga terbanding, para tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding senilai Rp 150 ribu.

Empat, putusan Mahkamah Agung No. 720 K/PDT/2017 tanggal 9 Juli 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi, satu, Budiono, dua, Agung, tiga, Sutinah, empat, Sugiyadi, lima, Suwarni tersebut.

- Menghukum para pemohon kasasi, para tergugat atau para terbanding juga pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini Rp 500 rupiah.

Bahwa perkara ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 24 Juli 2018, karena sampai dengan tanggal tersebut itu tidak ada upaya dari para pihak, hukum peninjauan atau upaya hukum peninjauan kembali.

Bahwa, Ketua PN Yogyakarta telah mengeluarkan penetapan amaning tertanggal 9 November 2018, No. 21/Pdt Eks/2018/PNYK dan melakukan amaning atau teguran terhadap para termohon eksekusi dalam perkara nomor No. 86/Pdt.G/2015/PN YK Jo. No. 36/PDT/2016/PT YK Jo. No. 720 K/PDT/2017 agar para termohon eksekusi melaksanakan delik putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam tempo waktu 8 hari sejak tanggal peneguran yaitu 27 November 2018, sebagaimana tersebut dalam berita acara amaning.

Dalam kesempatan yang sama, Kuasa hukum PKL dari LBH Yogyakarta, Budi Hermawan menilai eksekusi objek oleh PN Yogyakarta di Jalan Brigjen Katamso adalah eksekusi 'Error In Objecto'.

"Kami nyatakan atas eksekusi ini adalah eksekusi 'Error In Objecto', karena eksekusi (dilakukan) tanpa didahului dengan pengukuran. Siapa yang akan menjamin bahwa tanah yang dieksekusi ini sesuai dengan putusan Hakim, kan belum," ujar Budi.

Kuasa hukum PKL di Gondomanan Yogya, Budi Hermawan.Kuasa hukum PKL di Gondomanan Yogya, Budi Hermawan. Foto: Pradito Rida Pertana/detikcom

"Bahkan, Panitikismo, pihak yang bisa menunjukkan batas tanah tidak hadir untuk menunjukkan mana batas dan luasannya," imbuhnya.

Menurut Budi, tanah kekancingan seluas 28 meter persegi yang menjadi objek gugatan Eka Aryawan tidak masuk dalam hak pengelolaan tanah yang diberikan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat kepada Eka. Terlebih, tidak ada pengukuran luasan tanah dari pihak PN Yogyakarta saat melakukan eksekusi.

"Yang 28 meter (persegi) bukan bagian dari 73 meter (persegi) kekancingan karena tidak diukur. Kalau misal ada pengukuran kami bisa terima, tapi ini tidak ada, karena itu kami menduga ada 'Error In Objecto' dalam melakukan eksekusi," ucapnya.

Budi mengaku akan menemui Panitikismo untuk memperoleh kejelasan.


"Karena si pemilik tanah (Sri Sultan Hamengku Buwono X) punya kuasa untuk tidak melanjutkan kekancingannya, bisa jadi seperti itu," ucapnya.

"Karena itu kami minta sikap tegasnya, termasuk juga sikapnya Keraton terhadap nasib pedagang kecil," imbuh Budi.

Sementara itu, kuasa hukum pemohon eksekusi, Oncan Poerba menyebut bahwa dalam eksekusi tersebut tidak perlu melakukan pengukuran ulang lagi. Hal itu merujuk putusan hakim telah berkekuatan tetap.

"Tidak ada pengukuran kembali, sudah jelas semuanya berdasarkan putusan (PN Yogyakarta) batasnya itu. Putusan (hakim) juga menyebut bahwa klien kita itu adalah orang yang diberi izin sah (dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat melalui surat kekancingan untuk) menguasai tanah ini sampai (tahun) 2021," katanya.

"Dan mereka bertempat di situ melawan hukum dan diminta untuk mengosongkannya," imbuh Oncan.

Kuasa hukum pemohon eksekusi kios PKL di Gondomanan Yogyakarta, Oncan Poerba.Kuasa hukum pemohon eksekusi kios PKL di Gondomanan Yogyakarta, Oncan Poerba. Foto: Pradito Rida Pertana/detikcom

Selain itu, Oncan menegaskan bahwa 28 meter persegi yang digugat kliennya masuk dalam 73 meter persegi. Ia juga mengatakan, bahwa tanah kekancingan seluas 28 meter persegi akan digunakan untuk membuat akses keluar masuk kliennya, yakni Eka Aryawan.

"Semua 73 (meter persegi) yang digugat (Eka) 28 meter persegi, dan sesuai putusan pengadilan menyebut mereka yang bertempat di sini (tidak punya surat kekancingan) adalah perbuatan melawan hukum dan hukumannya diminta mengosongkan tempat ini," ucapnya.

"Dan justru kita di sini malah membantu Keraton untuk lebih baik, supaya lebih tertib semua, supaya tidak ada yang liar di lokasi ini," imbuh Oncan.

Sebelumnya, lima orang PKL tersebut telah melakukan tapa pepe di depan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Senin (11/11). Mereka mengenakan pakaian adat Jawa saat melaksanakan tapa pepe.


Tapa pepe diawali dengan lima orang pedagang itu berjalan dari utara menuju depan pintu gerbang Bangsal Pagelaran Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Sesampainya di depan gerbang tersebut, kelimanya langsung duduk bersila menghadap Keraton.

Salah seorang di antaranya, Sugiyadi (53), mengatakan bahwa ia dan keempat rekannya melakukan tapa pepe untuk bertemu Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X. Mereka ingin mengadu kepada Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

"Ya maunya kita menghadap Sultan (HB X), agar sithik edhing (kesediaan untuk berbagi rasa dan ruang) untuk menempatinya, menempati lokasi itu (yang mau digusur besok pagi)," ujarnya di sela tapa pepe, Senin (11/11).

Saat ini lokasi yang digunakan 5 PKL untuk berjualan telah dieksekusi, tampak bagian depan lokasi tersebut telah ditutup dengan seng sebagai tanda telah dilakukannya eksekusi. (sip/sip)