Yogyakarta - Praktik bagi-bagi kekuasaan termasuk ke partai politik nonpengusung yang dilakukan Presiden Jokowi dinilai mengancam demokrasi. Tindakan tersebut bisa mengakibatkan hampir tiadanya kekuatan penyeimbang.

"Jadi menurut saya, bagi-bagi kursi ini merupakan agenda oligarki yang tidak lagi memiliki fatsun politik. Dampaknya kekuasaan pemerintah hampir tanpa kontrol apapun," ujar Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman kepada detikcom, Selasa (22/10/2019).

Baca juga: Gabungnya Prabowo ke Pemerintah Dinilai Buat Parpol Koalisi 'Garuk Kepala'

Bergabungnya Prabowo Subianto dengan Partai Gerindra secara matematis hanya menyisakan PKS sebagai kekuatan oposisi, sementara partai lain seperti Demokrat dan PAN belum jelas posisinya. Kondisi ini dianggap tak sehat bagi demokrasi.

"(Padahal) kekuasaan tanpa kontrol potensial terjerumus kepada penyimpangan, itu kaidah universal. Termasuk potensi terjadinya korupsi di eksekutif maupun legislatif semakin terbuka lebar," tutur Zaenur.

Baca juga: Prabowo Bergabung ke Pemerintah, PKS Khawatir Rakyat Kecewa

Menurut Zaenur, satu-satunya kekuatan kontrol pemerintah yang tersisa hanyalah rakyat. Namun perlawanan dari elemen sipil bukan berarti tanpa ancaman, sebab kekuatan sipil kerap direpresi melalui undang-undang ITE.

"Hanya rakyat kesempatan satu-satunya yang bisa melakukan kritik dan kontrol (terhadap pemerintahan). Itu pun direpresi misalnya melalui UU ITE," sebutnya.





Hitung-hitungan Menteri Ala Jokowi:

[Gambas:Video 20detik]

(ush/mbr)