"Jadi menurut saya, bagi-bagi kursi ini merupakan agenda oligarki yang tidak lagi memiliki fatsun politik. Dampaknya kekuasaan pemerintah hampir tanpa kontrol apapun," ujar Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman kepada detikcom, Selasa (22/10/2019).
Bergabungnya Prabowo Subianto dengan Partai Gerindra secara matematis hanya menyisakan PKS sebagai kekuatan oposisi, sementara partai lain seperti Demokrat dan PAN belum jelas posisinya. Kondisi ini dianggap tak sehat bagi demokrasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Zaenur, satu-satunya kekuatan kontrol pemerintah yang tersisa hanyalah rakyat. Namun perlawanan dari elemen sipil bukan berarti tanpa ancaman, sebab kekuatan sipil kerap direpresi melalui undang-undang ITE.
"Hanya rakyat kesempatan satu-satunya yang bisa melakukan kritik dan kontrol (terhadap pemerintahan). Itu pun direpresi misalnya melalui UU ITE," sebutnya.
Hitung-hitungan Menteri Ala Jokowi:
(ush/mbr)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini