2019/10/08 20:07:44 WIB
RS Muhammadiyah Desak Pemerintah Revisi Permenkes 30 Tahun 2019
Halaman 1 dari 2
Ketua Asosiasi Rumah Sakit 'Aisyiyah Muhammadiyah Slamet Budiarto, Selasa (8/10/2019). (Usman Hadi/detikcom)
Yogyakarta -
Asosiasi Rumah Sakit 'Aisyiyah Muhammadiyah (Arsamu) mendesak Kementerian Kesehatan merevisi Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Sebab, permenkes itu dianggap merugikan masyarakat.
"Kami mengimbau kepada Kementerian Kesehatan untuk merevisi peraturan (permenkes) tersebut. Karena secara sosiologis merugikan masyarakat dan sangat membahayakan masyarakat," kata Ketua Arsamu, Slamet Budiarto, kepada detikcom di Yogyakarta, Selasa (8/10/2019).
Slamet mengatakan, berdasarkan permenkes itu, pelayanan hemodialisis hanya tersedia di rumah sakit (RS) tipe A dan B, kemudian dokter subspesialis tidak boleh di RS tipe C dan D. Lalu dokter spesialis tertentu tidak boleh di RS tipe C dan pelayanan medik spesialis lain tidak ada di RS tipe D.
"Kemudian (di Permenkes) rumah sakit khusus itu hanya boleh di tipe A dan B selain rumah sakit (tipe C) khusus ibu dan anak. Muhammadiyah punya rumah sakit jiwa, harus naik menjadi tipe B. Karena rumah sakit khusus minimal tipe A dan B, sehingga kami sangat dirugikan," tuturnya.
"Kami mengimbau kepada Kementerian Kesehatan untuk merevisi peraturan (permenkes) tersebut. Karena secara sosiologis merugikan masyarakat dan sangat membahayakan masyarakat," kata Ketua Arsamu, Slamet Budiarto, kepada detikcom di Yogyakarta, Selasa (8/10/2019).
Slamet mengatakan, berdasarkan permenkes itu, pelayanan hemodialisis hanya tersedia di rumah sakit (RS) tipe A dan B, kemudian dokter subspesialis tidak boleh di RS tipe C dan D. Lalu dokter spesialis tertentu tidak boleh di RS tipe C dan pelayanan medik spesialis lain tidak ada di RS tipe D.
