Boyolali Perpanjang Masa Tanggap Darurat Kekeringan Selama Sebulan

Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Boyolali, Bambang Sinungharjo. Foto: Ragil Ajiyanto/detikcom

Boyolali - Pemerintah Kabupaten Boyolali memperpanjang status tanggap darurat kekeringan. Pasalnya, kemarau masih akan berlangsung dan diperkirakan hujan baru akan turun pada November 2019.

"Iya, memang SK (surat keputusan Bupati) tanggap darurat kekeringan diperpanjang sampai 31 Oktober 2019," kata Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Boyolali, Bambang Sinungharjo, saat ditemui di kantornya, Senin (30/9/2019).

Sebelumnya, Pemkab Boyolali mengeluarkan SK tanggap darurat kekeringan yang berlaku mulai 1 juni hingga 30 September 2019. Namun hingga hari ini ternyata belum turun hujan di Kota Susu ini.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bambang Sinungharjo menjelaskan pertimbangan perpanjangan tanggap darurat kekeringan selama satu bulan tersebut yakni adanya surat Menteri Dalam Negeri dan BMKG, yang antara lain menjelaskan perkiraan datangnya musim penghujan dan baru akan turun hujan pada bulan November 2019.

"(Surat) Mendagri itu ditujukan kepada Bupati, bahwa untuk daerah sebagian Jawa Tengah itu ada pengunduran tiga dasarian perkiraan hujan dari BMKG. Tiga dasarian itu 30 hari. Kaitan dalam hal ini kita jadikan dasar untuk perpanjangan (tanggap darurat kekeringan) dari Bupati," jelas dia.

Dalam masa tanggap darurat selama empat bulan, kata Bambang, Pemkab Boyolali telah menyalurkan bantuan atau droping air bersih sebanyak 768 tangki per 26 September 2019 lalu. Jumlah tersebut baik dari anggaran APBD Boyolali dan bantuan pihak ketiga atau CSR seperti bantuan dari perusahaan, stakeholder maupun komunitas masyarakat.

"Untuk droping air bersih, Insya Allah sampai akhir Oktober (2019) masih tercukupi," ujarnya.

Sedangkan untuk anggaran APBD yang ada di BPBD, dari anggaran sebanyak 308 tangki, hingga saat ini masih tersisa sekitar 120 tangki. Sedangkan yang di Bagian Kesra Setda Boyolali, baru tersalurkan sekitar 75 tangki dari anggaran 300 tangki.

"Dari bantun CSR juga masih ada," imbuh dia.

Meski tanggap darurat kekeringan diperpanjang, menurut Bambang Sinungharjo, daerah yang mengalami kekeringan tidak bertambah. Ada delapan Kecamatan yang mengalami krisis air bersih setiap musim kemarau, yaitu Kecamatan Juwangi, Kemusu, Klegi, Andong, Karanggede, Wonosamodro, Musuk dan Tamansari.

Hanya saja, BPBD kini juga melakukan droping air bersih di desa-desa yang terkena dampak kebakaran Gunung Merbabu, karena pipa di kawasan Tuk Sipendok, ikut terbakar. Ada enam Desa yang mengalami krisis air bersih karena pipanya di lereng Gunung Merbabu terbakar yakni Desa Ngagrong, Kembang dan Seboto di Kecamatan Gladagsari. Kemudian Desa Jeruk dan Senden di Kecamatan Selo serta Desa Kembangkuning, Kecamatan Cepogo.

Menurut Bambang Sinungharjo, dalam kejadian kebakaran hutan Gunung Merbabu yang berdampak pada suplai air bersih warga itu, Pemkab Boyolali juga mengeluarkan SK tanggap darurat kebakaran selama 13 hari, mulai 13 hingga 25 September 2019.

"SK tanggap darurat kebakaran hutan (Gunung Merbabu) itu kan pertama tanggal 13 sampai 25 (September 2019), terus diperpanjang juga sampai 31 Oktober (2019)," tandasnya.