detikNews
Jumat 20 September 2019, 17:38 WIB

Adviser PLTA Batang Toru: Kami Dituduh Musnahkan Orang Utan, Lewat Mana?

Usman Hadi - detikNews
Adviser PLTA Batang Toru: Kami Dituduh Musnahkan Orang Utan, Lewat Mana? Senior Adviser on Environment PT NSHE, Agus Djoko Ismanto di Yogyakarta, Jumat (20/9/2019). Foto: Usman Hadi/detikcom
Yogyakarta -

Aktivis lingkungan di Center for Orangutan Protection (COP) menuding pembangunan PLTA Batang Toru di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara (Sumut), mengancam kelestarian orang utan Tapanuli. Adviser PLTA membantah tudingan tersebut.

"Kami dituduh memusnahkan (orang utan Tapanuli), lewat mana?" kata Senior Adviser on Environment PT North Sumatera Hydro Energi (NSHE), Agus Djoko Ismanto di Kota Yogyakarta, Jumat (20/9/2019).

PT NSHE ialah pengelola PLTA Batang Toru. Pembangunan PLTA Batang Toru mulai dikerjakan tahun 2017 lalu. PLTA berkapasitas 510 megawatt (MW) ini merupakan bagian dari proyek strategis nasional (PSN) pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW di Indonesia yang dicanangkan Presiden Jokowi.

Namun proyek ini dituding COP mengancam kelestarian orang utan Tapanuli atau Pongo Tapanuliensis yang kini berstatus critically endangered dengan kata lain terancam punah. Populasinya kini tinggal kurang dari 800 ekor di habitatnya, di Tapanuli.

"Pembukaan PLTA Batang Toru ini akan membuat habitat orang utan Tapanuli menjadi makin terfragmentasi, jadi terisolasi antarblok barat dan blok timur," ujar ahli biologi dari COP, Indira Nurul Qomariah, usai melakukan aksi di Bundaran UGM hari ini.

Senior Adviser on Environment PT NSHE, Agus Djoko Ismanto, menyangkal tudingan tersebut. Ia menjelaskan pemisahan blok barat dan blok timur di kawasan habitat orang utan Tapanuli bukan disebabkan karena keberadaan PLTA Batang Toru saja.

"Saya lebih cenderung kita bicara faktanya saja. Faktanya saja yang dimaksud blok barat, blok timur, itu sebenarnya realisasinya sekarang itu sudah terpisah oleh jalan Trans Sumatera," ujarnya saat memberikan keterangan ke media di Legend Coffee Yogya.

"Jadi yang namanya blok barat, blok timur, itu pertama dipisahkan oleh jalan raya, kemudian juga ada jalan provinsi, ada perkampungan, itu realitanya. Bahkan Sungai Batang Toru sendiri ini kan sungainya lebar, itu juga sudah menjadi pemisah alami," lanjutnya.

Agus melanjutkan, habitat orang utan Tapanuli sebenarnya berada di lahan seluas 138.000 hektare di Tapanuli. Sementara lahan yang dipakai untuk pembangunan PLTA Batang Toru hanya 122 hektare, jauh lebih kecil dari luas seluruh habitatnya.

Disinggung mengenai jumlah populasi orang utan Tapanuli, Agus mengaku tak mengetahui jumlah pastinya. Namun pihaknya sadar orang utan Tapanuli ialah spesies yang dilindungi. Pihaknya mengklaim juga ingin menjaga kelestarian orang utan itu.

"Bagi kami kalau orang utan di sana dilestarikan, itu berarti hutan di sana juga lestari. Kalau hutannya lestari, kita bahan baku airnya melimpah, kan gitu logikanya. Bukan malah merusak. Kayaknya memang ada yang menarget (PLTA Batang Toru)," tuturnya.

Agus melanjutkan, PT NSHE akan tetap melanjutkan pembangunan PLTA Batang Toru meskipun COP meminta pembangunannya dihentikan sementara. "Lanjut, ini kan proyek strategis pemerintah (proyek strategis nasional atau PSN)," pungkas dia.

Terpisah, pendiri Center for Orangutan Protection (COP), Hardi Baktiantoro, meminta proyek pembangunan PLTA Batang Toru di Tapanuli Selatan dihentikan sementara. Alasannya proyek tersebut dianggap mengancam kelestarian Orangutan Tapanuli.

"Jadi rekomendasi dari COP jelas proyeknya (PLTA Batang Toru) dihentikan dulu sampai ada satu studi atau persiapan yang matang mengenai hal ini," kata Hardi kepada wartawan di Kota Yogyakarta, Jumat (20/9/2019).

Hardi menyebut berbagai persoalan yang menyertai pembangunan PLTA Batang Toru muncul karena sejak awal proyek tersebut bermasalah. Seperti dokumen analisis dampak lingkungan (Amdal) proyek yang tak disusun secara komprehensif.

"Amdalnya nggak benar yang secara hukum ada pemalsuan segala macam, surveinya nggak benar," tuturnya.

Para aktivis lingkungan yang tergabung dalam COP, kata Hardi, meminta agar dilakukan riset ulang secara komprehensif dalam proyek pembangunan PLTA Batang Toru. Dengan begitu diharapkan dampak pembangunannya bisa diminimalisir.

"Pengkajian (riset) ulang dari awal, semuanya. Jadi komprehensif apakah itu sosial-ekonomi, apakah itu mengenai keanekaragaman hayati, sumber daya air, DAS, bahkan mungkin termasuk (dikaji) lempeng sesar gempa," katanya.

"Persoalannya sekarang adalah pembangunannya (PLTA Batang Toru) jalan terus, sehingga risikonya terus jalan, yang nanggung (dampak pembangunannya) siapa? Kita," sambung Hardi.

Adviser PLTA Batang Toru: Kami Dituduh Musnahkan Orangutan, Lewat Mana?Aksi peduli Orangutan Tapanuli di Yogya, (20/9/2019) -- Foto: Usman Hadi/detikcom

Ahli biologi dari COP, Indira Nurul Qomariah, menjelaskan pembangunan PLTA Batang Toru akan membuat habitat orang utan Tapanuli terpisah. Dampaknya perkembangbiakannya terancam.

"Dan dengan pembukaan PLTA Batang Toru ini akan membuat habitat orang utan Tapanuli menjadi makin terfragmentasi, jadi terisolasi antar blok barat dan blok timur," sebutnya.

Padahal, lanjut Indira, status orang utan Tapanuli sudah critically endangered atau terancam punah. Populasinya di Tapanuli, Sumatera Utara, kini tinggal menyisakan kurang dari 800 ekor saja.

"Orang utan Tapanuli ini terancam (punah) karena jumlahnya saat ini tidak sampai 800 ekor. Jadi diperkirakan jumlahnya hanya 577 sampai 760 ekor lagi," tutupnya.


Simak juga video "Nasib Orang Utan di Ibu Kota Baru":

[Gambas:Video 20detik]


(ush/rih)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com