Dinsos Brebes Coret 8.154 KK Calon Penerima Bantuan PKH

Imam Suripto - detikNews
Selasa, 17 Sep 2019 17:37 WIB
Rumah salah satu keluarga penerima PKH di Brebes. Foto: Imam Suripto/detikcom
Brebes - Dinas Sosial Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, mencoret 8.154 keluarga calon penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Daftar tersebut dicoret karena tidak sesuai dengan ketentuan.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Brebes, Khambali mengatakan, awalnya Pemkab menerima data calon penerima PKH dari Kementerian Sosial sebanyak 20.355 keluarga. Data itu kemudian divalidasi oleh tim Pendamping Sosial PKH.

Hasilnya, dari jumlah tersebut sebanyak 12.201 keluarga dinyatakan Eligible karena memenuhi syarat sebagai calon penerima PKH. Sedangkan sebanyak 8.154 keluarga dinyatakan Non Eligible atau tidak memenuhi syarat.

"Jadi, dari hasil validasi data ini ada sebanyak 8.154 keluarga yang masuk non eligible atau tidak memenuhi syarat. Data ini selanjutnya kami kirimkan kembali ke pusat," ujar Khambali kepada wartawan di kantornya, Selasa (17/9/2019).


Keluarga miskin yang dinyatakan Non Eligible itu, jelas dia, dikarenakan beberapa faktor. Diantaranya, calon penerima sudah pindah alamat, calon penerima sudah dinyatakan sebagai keluarga yang mampu secara ekonomi dan terjadi rangkap data. Selain itu, bisa juga disebabkan karena sudah menjadi penerima PKH atau tidak memiliki unsur syarat komponen dari kategori penerima PKH.

"Adanya validasi data calon penerima PKH ini, bertujuan agar bantuan yang disalurkan menjadi lebih tepat sasaran. Ini karena data yang menjadi acuan sudah semakin valid," terangnya.

Menurut dia, dalam proses validasi data itu, para pendamping mengacu pada prinsip 4 T. Yakni, tepat sasaran, tepat data, tepat waktu dan tepat jumlah.


Upaya validasi data juga dilakukan setiap bulan oleh para pendamping. Validasi itu dilakukan di fasilitas pendidikan dan kesehatan, untuk mengetahui kewajiban para penerima PKH.

Setiap keluarga penerima bantuan PKH memiliki kewajiban yakni anak sekolah harus rajin, ibu hamil harus memeriksakan kehamilannya minimal empat kali selama masa kehamilan ke bidan atau puskesmas, melahirkan di fasilitas kesehatan pemerintah, balitanya harus menerima imunisasi lengkap dan rajin ke posyandu, serta harus hadir dalam pertemuan kelompok setiap bulannya.

"Jika keluarga penerima PKH ini tidak memenuhi kewajibannya, maka bantuan yang diterima bisa ditunda, bahkan dihentikan. Ini kerena melalui PKH pemerintah berkeinginan agar masyarakatnya sehat, pintar serta diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan," tandasnya.

Sementara Koordinator Pendamping PKH Kabupaten Brebes, Fatah El Zaman menambahkan, selain kewajiban bagi keluarga penerima, para Pendamping PKH juga wajib melakukan pemutakhiran data terhadap para keluarga penerima tersebut. Baik dalam kategori PKH maupun kondisi ekonomi keluarga penerima PKH dampingannya.

"Kami para Pendamping PKH juga wajib melakukan kegiatan Family Development System atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga kepada keluarga penerima PKH dampingannya setiap bulan," pungkas Fatah El Zaman.


Simak juga video "Antusiasme Masyarakat Rote Ndao Terhadap Program Keluarga Harapan":

[Gambas:Video 20detik]

(sip/sip)