detikNews
Selasa 10 September 2019, 13:34 WIB

40 Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia Tolak Revisi UU KPK

Pradito Rida Pertana - detikNews
40 Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia Tolak Revisi UU KPK Konferensi pers 40 perguruan tinggi Muhammadiyah tolak revisi UU KPK. Foto: Pradito Rida Pertana/detikcom
FOKUS BERITA: KPK di Ujung Tanduk
Bantul - Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia menolak revisi Undang-undang KPK. Mereka akan mengirimkan surat pernyataan tersebut ke Presiden Joko Widodo dan DPR RI.

Sekretaris Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia, Rahmat Muhajir Nugroho mengatakan, bahwa setelah mencermati dan mengkaji RUU KPK perubahan kedua tentang KPK, pihaknya mendapati sejumlah poin yang justru berpotensi melemahkan kedudukan KPK. Menurutnya ada tujuh poin yang berpotensi melemahkan KPK.

"Seperti masalah kelembagaan KPK yang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 sebagai lembaga pemerintah pusat yang bersifat independen jadi tidak bermakna jika disebut sebagai lembaga pemerintah pusat. Pengaturan sebaiknya tidak dilakukan perubahan, dan tetap menjadikan KPK sebagai lembaga negara yang independen," ujarnya saat jumpa pers di ruang sidang Fakuktas Hukum UMY, Kampus Terpadu UMY, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Selasa (11/9/2019).

Poin lainnya terkait kewenangan KPK dalam melakukan penuntutan dibatasi dengan koordinasi dengan Jaksa Agung. Menurut Dekan Fakultas Hukum UAD ini, ketentuan tersebut dapat mempengaruhi sifat independen KPK.


"Berdasarkan poin-poin tadi, kami menduga ada upaya sistematis untuk melemahkan, bahkan melumpuhkan KPK. Karena itu, kami menolak revisi UU KPK yang bertujuan melemahkan KPK," ucapnya.

"Selain itu, kami minta kepada Presiden Jokowi untuk tidak menindaklanjuti RUU inisiatif DPR tentang KPK dengan tidak mengeluarkan Surat Presiden untuk membahas RUU KPK," imbuh Rahmat.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia, Trisno Raharjo menambahkan, sejak dikeluarkannya RUU KPK, dekan-dekan telah berdiskusi dan masing-masing menyampaikan pandangannya. Seperti halnya dari Universitas Muhammadiyah Mataram, mereka menyampaikan pandangan dan akan berkirim surat ke Presiden dan Ketua DPR.

"Intinya adalah untuk dikaji ulang Revisi RUU KPK, karena revisi itu bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi dan melemahkan KPK," ucapnya.

Tak hanya dari Universitas Muhammadiyah Mataram, surat berisi pernyataan sikap terkait RUU KPK sendiri juga dilayangkan oleh seluruh Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia. Nantinya, setelah terkumpul, surat pernyataan itu akan dikirimkan ke Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR RI.


"Yang masuk ke kami baru 10 surat dari total 40 surat, selanjutnya surat-surat ini akan dikirimkan ke Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR RI. Jadi ada 40 perguruan tinggi Muhammadiyah (se-Indonesia) menolak RUU KPK yang menjadi inisiasi dari DPR RI, 40 itu terdiri dari 36 Fakultas Hukum dan 4 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah," kata Trisno.

Menyoal kapan surat pernyataan itu akan dikirim ke Presiden Jokowi dan Ketua DPR RI, Trisno menyebut sesegera mungkin. Mengingat saat ini masih ada 30 surat yang belum ia terima.

"Untuk surat penyataan akan kami kirim bulan ini," ucap Dekan Fakultas Hukum UMY ini.



Tonton video Fit and Proper Test di DPR, 10 Capim KPK Buat Makalah:

[Gambas:Video 20detik]


(sip/sip)
FOKUS BERITA: KPK di Ujung Tanduk
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com