Senin 09 September 2019, 17:26 WIB
Rektor UII ke Jokowi: Tolak Revisi UU KPK, Anak Bangsa Berdiri di Belakang Bapak
Rektor UII Fathul Wahid (Usman Hadi/detikcom)
FOKUS BERITA:
KPK di Ujung Tanduk
Yogyakarta -
Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Fathul Wahid meminta Presiden Jokowi menolak RUU revisi atas UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK. Jika hal itu dilakukan Jokowi, diyakini banyak anak bangsa yang mendukung Presiden.
"Pak Presiden, kalau Bapak nanti menolak (revisi UU KPK), insyaallah banyak anak bangsa yang berdiri di belakang Bapak," kata Fathul kepada wartawan di gedung Fakultas Hukum UII, Jalan Tamansiswa No 158, Kota Yogyakarta, Senin (9/9/2019).
Fathul mengingatkan KPK merupakan institusi yang lahir dari rahim reformasi. Sebagai produk reformasi, KPK hadir sebagai trigger mechanism atas institusi kepolisian dan kejaksaan, yang dinilai kurang efektif dalam memberantas korupsi.
"Sebagai komisi negara (yang) independen, KPK merupakan wujud trust recovery masyarakat atas agenda pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi," tuturnya.
Namun, lanjut Fathul, masyarakat dikejutkan oleh manuver kalangan legislatif di DPR. Bahkan kalangan legislatif telah mengesahkan RUU revisi UU KPK sebagai inisiatif DPR dalam rapat paripurna pada Kamis (5/9) lalu.
"Tentu publik terkejut karena rencana tersebut tidak pernah terpublikasi. DPR seolah sembunyi-sembunyi melakukan langkah-langkah sistematis untuk merevisi UU KPK yang sempat tertunda beberapa kali," sebutnya.
Fathul mengatakan pihaknya melalui Pusat Studi Hukum dan Pusat Studi Kejahatan Ekonomi telah mengkaji RUU revisi UU KPK. Hasilnya ditemukan adanya upaya pelemahan secara sistemik terhadap KPK. Karena itu, revisi itu harus disetop.
Tolak Revisi UU KPK, Pegawai KPK Bagikan 1.000 Bunga di CFD:
(ush/skm)
"Pak Presiden, kalau Bapak nanti menolak (revisi UU KPK), insyaallah banyak anak bangsa yang berdiri di belakang Bapak," kata Fathul kepada wartawan di gedung Fakultas Hukum UII, Jalan Tamansiswa No 158, Kota Yogyakarta, Senin (9/9/2019).
Fathul mengingatkan KPK merupakan institusi yang lahir dari rahim reformasi. Sebagai produk reformasi, KPK hadir sebagai trigger mechanism atas institusi kepolisian dan kejaksaan, yang dinilai kurang efektif dalam memberantas korupsi.
Namun, lanjut Fathul, masyarakat dikejutkan oleh manuver kalangan legislatif di DPR. Bahkan kalangan legislatif telah mengesahkan RUU revisi UU KPK sebagai inisiatif DPR dalam rapat paripurna pada Kamis (5/9) lalu.
"Tentu publik terkejut karena rencana tersebut tidak pernah terpublikasi. DPR seolah sembunyi-sembunyi melakukan langkah-langkah sistematis untuk merevisi UU KPK yang sempat tertunda beberapa kali," sebutnya.
Fathul mengatakan pihaknya melalui Pusat Studi Hukum dan Pusat Studi Kejahatan Ekonomi telah mengkaji RUU revisi UU KPK. Hasilnya ditemukan adanya upaya pelemahan secara sistemik terhadap KPK. Karena itu, revisi itu harus disetop.
Tolak Revisi UU KPK, Pegawai KPK Bagikan 1.000 Bunga di CFD:
(ush/skm)
