detikNews
Senin 09 September 2019, 11:25 WIB

Bupati Sragen Kesal, Ada Cakades Pinjam Duit kepadanya untuk Beli Suara

Andika Tarmy - detikNews
Bupati Sragen Kesal, Ada Cakades Pinjam Duit kepadanya untuk Beli Suara Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati saat pelantikan Satgas Anti Money Politics Se-Kawedanan Gemolong. (Andika Tarmy/detikcom)
Sragen - Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati dibuat geram oleh tingkah para calon kepala desa berikut tim suksesnya. Yuni mengatakan saat Pemerintah Kabupaten Sragen tengah getol memberangus praktik politik uang menjelang pilkades serentak 26 September mendatang, ada saja tingkah oknum cakades yang nekat mencoba memanfaatkan situasi.

"Sudah berkali-kali saya lakukan sosialisasi (larangan politik uang). Segala lini saya gunakan, baik media sosial, radio, maupun koran. Kok masih ada saja oknum calon kepala desa yang datang minta pangestu ke Bupati. Bahkan ada yang terang-terangan pinjam uang (kepada Yuni) untuk beli suara. Jadi selama ini saya gembar-gembor nggak ada yang dengerin?" ujar Bupati yang akrab disapa Yuni ini.

Hal itu disampaikan Yuni dalam sambutannya saat melantik Satgas Anti Money Politic Se-Kawedanan Gemolong di gedung IPHI Gemolong, Senin (9/9/2019).

Yuni mengungkapkan sejak sistem pemilu diubah menjadi pilihan langsung, sedikit demi sedikit segala sesuatunya berubah menjadi transaksional. Pengalaman beberapa kali gelaran pemilihan langsung, baik pilpres, pileg, maupun pilgub, tidak bisa lepas dari praktik jual-beli suara.

"Ini yang ingin kita kikis. Kita semua berharap kepala desa terpilih adalah seorang pemimpin yang mengedepankan kejujuran, sehingga akan melayani masyarakat dengan sepenuh hati tanpa perlu berpikir untuk mengembalikan utang," kata Yuni.

Menurut Yuni, banyak calon kepala desa yang belum bisa membedakan politik uang dengan janji politik. Agar warga memilihnya, seorang calon kepala desa boleh saja menjanjikan pembangunan jalan ataupun perbaikan infrastruktur.

"Itu namanya janji politik. Sah saja. Tapi kalau memberi sejumlah uang kepada warga di RT tertentu, kemudian kalau suaranya sedikit, uangnya diminta lagi, itu money politics. Ini yang akan kita berantas," tegasnya.


Pelantikan Satgas Anti Money Politic ini adalah kelanjutan dari deklarasi antipolitik uang yang digelar Juli lalu. Pelantikan satgas di tingkat kawedanan ini nantinya akan dilanjutkan ke tingkat desa. Satgas tingkat desa sendiri beranggotakan perwakilan desa serta perwakilan masing-masing calon kepala desa.

"Penekanannya adalah komitmen calon (kades) dan tim sukses untuk bersama-sama menjaga supaya tidak ada praktik jual-beli suara serta menjamin kelangsungan pilkades yang aman dan kondusif," terang Yuni.


Politik uang yang dimaksud, lanjut Yuni, adalah pemberian berwujud uang maupun barang untuk mempengaruhi pilihan warga. Jika nantinya ada temuan politik uang, sudah ada tahapan berjenjang dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten untuk memproses aduan serta memberikan sanksi yang sesuai jika memang terbukti ada pelanggaran.

"Semua aduan harus kita proses. Jika memenuhi unsur pidana, akan diproses oleh aparat penegak hukum. Jika memang pelanggarannya berat, tidak tertutup kemungkinan, setelah dilantik, kemudian mandek karena harus menjalani proses hukum," tegasnya.

Sebagai catatan, 167 desa di Sragen akan menggelar pilkades serentak 26 September 2019. Sebagai wujud keseriusan mencegah praktik politik uang, Pemkab Sragen telah melakukan penandatangan memorandum of understanding (MoU) dengan Kapolres, Dandim, Kajari, dan Dansubdenpom di Pendapa Rumdin Bupati Sragen, Juli lalu. Pembentukan satgas di tingkat kabupaten itu akan ditindaklanjuti dengan pembentukan satgas di tingkat kecamatan dan desa dengan tujuan meminimalkan botoh dan praktik money politics.
(sip/sip)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com