DPR Ngotot Revisi UU KPK, Dekan FH UMY: Manuver Memilih Capim

Yogyakarta - Dekan Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Trisno Rahardjo, menganggap revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK harus ditolak. Menurutnya, usulan itu hanyalah manuver DPR untuk memilih capim KPK sesuai yang mereka kehendaki.

Trisno menganggap kesepakatan seluruh fraksi di DPR merevisi UU KPK sebagai manuver politik. Menurutnya, kalangan legislatif sedang memberikan gambaran bagaimana calon pimpinan (capim) KPK yang mereka kehendaki.

"Para politikus ini sebenarnya ingin memberikan arah kepada calon pimpinan KPK (yang sedang menjalani fit and proper test), yang sebenarnya tampaknya mereka sudah memiliki (kandidat) siapa yang kira-kira akan ditunjuk," ujar Trisno kepada detikcom, Senin (9/9/2019).

Baca juga: 151 Dosen UGM Menentang Upaya Revisi UU KPK

Karena itulah Trisno menegaskan revisi UU KPK tersebut tak layak dibicarakan dan harus dihentikan. "Kami secara prinsip menganggap RUU (KPK) ini tidak pantas dibahas. Jadi lebih baik tidak dilanjutkan, artinya ditolak," tegasnya.

Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini mengaku telah menelaah isi RUU KPK. Hasilnya, pihaknya mendapati sejumlah hal di RUU yang justru melemahkan posisi KPK, bukan memperkuat kerja-kerjanya.

"Menurut kami, setelah kami baca rancangan RUU itu, ya jelas bahwa RUU itu memperlemah posisi KPK dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi," tegasnya.

Baca juga: Isi Lengkap Petisi 151 Dosen UGM Menolak Revisi UU KPK

"Sebenarnya tidak memungkinkan (DPR periode 2014-2019) untuk menyelesaikan RUU ini (karena jabatannya akan segera berakhir). Tetapi di Indonesia ini kan tidak ada yang tidak mungkin, apalagi ada keinginan dan ada arah untuk memperlemah posisi KPK," lanjutnya.



Minta Jokowi Tolak Revisi UU KPK, Ingat Janji Kampanye:

[Gambas:Video 20detik]

(ush/mbr)