3 Parpol Pengusung Kecewa Tamzil Kena OTT KPK Lagi

Ristu Hanafi - detikNews
Selasa, 30 Jul 2019 17:38 WIB
Foto: Akrom Hazami/detikcom
Kudus - Tiga partai politik pengusung Tamzil kecewa, karena yang diusungnya, tersangkut kasus hukum. Mereka tak menyangka jika akhirnya Tamzil kembali terjerat seperti saat jadi bupati sebelumnya.

Ketiga partai politik pengusungnya adalah, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Tamzil atas kasus dugaan suap jual-beli jabatan pada hari Jumat lalu. Tamzil diduga menerima suap untuk membayar utang senilai Rp 250 juta. Tamzil dan staf khususnya Agus Soeranto dan Plt Sekretaris Dinas DPPKAD Kudus Akhmad Sofyan, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK.

Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Kudus, Kadaryono tak jauh beda menanggapi kasus yang menimpa Tamzil. "Yang jelas kami prihatin, kecewa," kata Kadaryono kepada detikcom via pesan pendek, Selasa (30/7/2019).

Hanura prihatin karena Tamzil terkena kasus. Partai Hanura sangat tahu jika Tamzil sebelumnya pernah terbelit kasus. Namun, kata Kadaryono, pihaknya tetap mengusung Tamzil di Pilkada Kudus tahun lalu.

"Tahu (Tamzil mantan napi koruptor). Momen jadi bupati lagi kan memberikan kesempatan untuk menutup aib dan untuk mengangkat harkat martabat manusia juga. Apalagi beliau kan orang yang sedang terpuruk," ungkap dia.

"Maka ketika beliau terpilih kami ikut bungah. Terlebih lagi dengan programnya yang bagus itu bisa diwujudkan," papar dia.

Maka ketika Tamzil terkena kasus itu, sambung Kadaryono, Hanura menyatakan kecewa.

"Harapan kepada penggantinya semoga lebih amanah. Dan kasus tersebut jadi kaca benggala. Dan nantinya Kudus jadi semakin lebih baik," kata dia.

Secara terpisah Ketua DPC PPP Kudus Ulwan Hakim tak mampu menyembunyikan rasa kekecewaannya itu.

"Kita dari partai pengusung, PPP-nya, tentunya yang pertama, kita prihatin dengan kejadian yang menimpa kepala daerah kita," kata Ulwan ditemui di kantor DPRD Kudus.

"Yang kedua, kita kecewa, jika kita berbicara kekecewaan. Kita semacam kecewa atas kejadian yang tidak kita inginkan," tambah Ulwan.

Dia mengaku sadar mengusung Tamzil kendati tahu dan paham jika Tamzil adalah mantan napi koruptor. Dia beranggapan kasus pertama yang menimpa Tamzil bukanlaah tindakan korupsi. Melainkan akibat salah dalam mengambil kebijakan.

"Kita melihat kasus yang mengenai Pak Tamzil saat itu bukan ranah korupsi tapi ada salah dalam hal pengambilan kebijakan awalnya," ucapnya.

Bahkan saat pelantikan Tamzil ketika itu, sembari dia mengucapkan ucapan selamat, juga membisikan kalimat peringatan. Yang mana maknanya agar Tamzil tak lagi terjerat kasus korupsi.

"Saya salami beliau (Tamzil) dan saya ucapkan selamat menjadi bupati. Kemudian saya bisiki di telinganya, 'Pak, aja sampai kejeglong untuk yang kedua kalinya," ungkap Ulwan.

"Terus terang sudah saya sampaikan itu," ucap dia.

Ulwan mengaku sering mengingatkan Tamzil agar tak melakukan tindakan korupsi lagi. Ditambah lagi, lanjut Ulwan, nama staf khusus bupati Agus Soeranto atau Agus Kroto, juga mempunyai rekam jejak yang kelam.

"Nama Agus Kroto di media sosial sering disebut tak bagus. Saya sudah sampaikan itu ke Pak Tamzil. Beliau (Tamzil) mengaku tidak ada apa-apa. Namun kenyataannya terjadi," urai dia.

PPP sendiri tidak mau buru-buru mengambil langkah bersama partai pengusung lain, mengingat saat ini proses hukum Tamzil masih berlangsung. "Kan butuh proses yang panjang," pungkas Ulwan.

Hal senaga juga diungkapkan Ketua DPC PKB Kudus Ilwani mengaku prihatin dengan OTT KPK yang dilakukan terhadap Tamzil.

"Maka kami selaku partai pengusung berharap pemerintahan bersih," ujar Ilwani.

PKB berpikir kasus yang menimpa Tamzil pertama bukanlah kasus korupsi tapi soal kesalahan regulasi. "Ya namanya manusia kan, dulu kan kena kasus regulasi. Kami berpikir yang namanya manusia kan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik," kata Ilwani.

Selama ini terkait keterlibatan staf khusus, kata dia, sebaikya itu tidak masuk ranah eksekutif. PKB juga saat ini tidak akan bertindak terburu-buru akan mengambil sikap seperti apa.

"Kita ikuti regulasi yang ada. Kita bersama teman partai pengusung akan seperti apa," ungkap dia.


Simak Juga 'Kasus Tamzil, KPK Geledah Kantor Pemkab Kudus':

[Gambas:Video 20detik]

(bgs/bgk)