detikNews
Rabu 24 Juli 2019, 18:44 WIB

Beda Respons Tokoh NU dan Muhammadiyah soal Pernikahan Penghayat

Pradito Rida Pertana - detikNews
Beda Respons Tokoh NU dan Muhammadiyah soal Pernikahan Penghayat Gus Solah dan Haedar Nashir (Foto: Pradito Rida Pertana/detikcom)
Yogyakarta - Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No 40 Tahun 2019 yang salah satu poinnya mengakui dan mengatur tata cara pernikahan antar penghayat kepercayaan mendapat tanggapan dari tokoh NU dan Muhammadiyah. Mereka memiliki tanggapan berbeda terkait hal tersebut.

Tokoh NU sekaligus Pimpinan Pondok Pesantren Tebuireng, KH Salahuddin Wahid, tidak mempermasalahkan terbitnya peraturan tersebut. Menurutnya, menikah adalah hak asasi manusia dan sudah selayaknya dilindungi negara.

"Saya setuju, saya setuju (terkait terbitnya PP No.40 tahun 2018) karena mereka (para penghayat kepercayaan) punya hak untuk menikah. Hak menikah itu hak asasi manusia, itu harus dilindungi oleh negara," ujarnya saat ditemui wartawan di Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Cik Ditiro No. 23, Kota Yogyakarta, Rabu (24/7/3019).


Kendati demikian, Gus Solah ingin Pemerintah memperhatikan masalah teknis pernikahan para penghayat kepercayaan. Hal itu agar tidak muncul masalah di kemudian hari.

"Tinggal sekarang bagaimana mengaturnya supaya tidak menimbulkan masalah. Menyelesaikan masalah tapi tidak menimbulkan masalah, seperti Pegadaian," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menilai terbitnya PP tersebut berhubungan dengan status warga negara secara hukum. Karena itu dia mengaku belum bisa menanggapinya secara spesifik.

"Kita tidak bisa masuk ke ranah hukum, tetapi kita ingin masuk bahwa agama resmi di Indonesia itu sudah diketahui bersama, dan semua tentu tetap dalam agamanya untuk menghayati agama itu," kata Haedar.


Seperti diketahui, Presiden Jokowi menerbitkan PP No 40 Tahun 2019, salah satunya mengakui dan mengatur tata cara pernikahan antar penghayat kepercayaan. Beberapa waktu sebelumnya, MK juga mengakui penghayat masuk dalam identtas di e-KTP.

PP itu bernama Pelaksana UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dalam Bab VI mengatur 'Tata Cara Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa'.

"Perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa," demikian bunyi Pasal 39 ayat 1.

Pemuka penghayat yang dimaksud ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Organisasi tersebut harus terdaftar di kementerian terkait.
(mbr/mbr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com