detikNews
Senin 15 Juli 2019, 16:50 WIB

Mahfud Md: Jokowi Buka Peluang Adanya Kekuatan Kontrol di DPR

Usman Hadi - detikNews
Mahfud Md: Jokowi Buka Peluang Adanya Kekuatan Kontrol di DPR Foto: Usman Hadi/detikcom
Yogyakarta - Presiden Jokowi menyatakan menjadi oposisi itu juga mulia. Mahfud Md menilai penyataan tersebut menandakan presiden terpilih, Joko Widodo menghendaki adanya kekuatan kontrol di parlemen.

"Pak Jokowi membuka opsi untuk adanya kekuatan kontrol di DPR yang dilakukan oleh Prabowo atau partai-partai lain," ujar Mantan Ketua MK tersebut kepada wartawan di Kota Yogyakarta, Senin (15/7/2019).

Mahfud mengatakan berdasarkan pengamatannya mayoritas masyarakat menghendaki partai-partai yang sebelumnya tergabung di Koalisi Adil Makmur tetap menjadi oposisi atau penyeimbang pemerintahan.

"Sehingga kekuatan (di DPR) kira-kira 36% dari empat partai, Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat (di barisan oposisi), itu sudah lumayan lah. Kalau sekarang kan hanya PKS tuh yang belum mau bergabung," tutur Mahfud.

Meski demikian, lanjut Mahfud, tidak ada larangan bagi Partai Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS apabila ingin bergabung ke pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Sah-sah saja partai tersebut bergabung ke barisan pemerintahan.

"Kita memaklumi saja. Politik itu kan disamping artinya yang mulia bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas negara, ada artinya juga yang tidak mulia, politik itu adalah proses perburuan kekuasaan," ungkap Mahfud.

"Ya silakan saja kalau mau ngambil politik dalam artian gitu (proses perburuan kekuasaan). Tapi politik sebagai tugas konstitusional itu harusnya berbagai tugas, silakan saja," kata pakar hukum tata negara tersebut.

Ditanya soal upaya kuasa hukum Prabowo mengajukan permohonan kasasi yang kedua ke Mahkamah Agung (MA) atas dugaan pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis dan masif di pemilu 2019. Mahfud yakin permohonan tersebut akan ditolak.

"Kita tidak tahu persis apa yang diajukan ke MA itu. Tetapi pasti (permohonan kasasi) apapun yang diajukan tidak akan mengubah kemenangan Pak Jokowi di dalam pilpres ini," ujarnya.

Mahfud menegaskan tidak ada celah hukum lagi yang bisa ditempuh kuasa hukum Prabowo usai Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatannya. Sementara permohonan kasasi ke MA, disebut Mahfud sebagai tindakan yang sia-sia.

"Bahwa ada sekarang katanya yang menggugat lagi ke MA, itu saya kira bunga-bunga saja, tidak akan ada pengaruhnya sama sekali," ujarnya.

"Sehingga kemungkinannya itu hanya dua yang gugatan ke MA itu. Pertama dinyatakan tidak dapat diterima karena obyek sengketanya sudah hilang, sudah selesai. Yang kedua bisa diterima dan dikabulkan, tetapi itu tidak akan mempengaruhi hasil pemilu," lanjutnya.

Menurutnya, bisa saja MA menerima permohonan gugatan kuasa hukum Prabowo. Namun obyek sengketa yang diterima tidak akan lagi berkutat pada hukum pemilu, namun lebih kepada perkara hukum pidana.

"Kalau ternyata buktinya tindak pidana misalnya pemalsuan dokumen atau apa, entah dilakukan oleh Kubu Prabowo atau dilakukan oleh kubu Jokowi itu bisa dilakukan atau disalurkan ke pengadilan baru. Tapi tidak dalam kerangka hukum pemilu, melainkan hukum pidana atau hukum administrasi negara," pungkas Mahfud.



Tonton Video Mahfud MD ke Milenial: Jangan Merasa Ekslusif karena Mayoritas:

[Gambas:Video 20detik]



Simak Video "Mahfud MD: Amnesti Jalan Paling Dekat untuk Selamatkan Baiq Nuril"
[Gambas:Video 20detik]

(ush/bgs)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed