detikNews
Jumat 14 Juni 2019, 07:57 WIB

Ajakan dari Jateng dan DIY, Agar Damai saat Sidang Sengketa Pilpres

Ristu Hanafi, Usman Hadi, Angling Adhitya Purbaya - detikNews
Ajakan dari Jateng dan DIY, Agar Damai saat Sidang Sengketa Pilpres MK Bersiap Jelang Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2019. Foto: Grandyos Zafna
Yogyakarta - Sejumlah pihak mengimbau tidak ada pengerahan massa saat berlangsungnya sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) yang direncanakan mulai digelar hari ini. Berbagai upaya dilakukan, seperti menggelar nonton bareng, ajakan menonton lewat TV, hingga dorongan agar kedua kubu rekonsiliasi atau islah.

Salah satunya Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengimbau warganya tidak perlu ke Jakarta untuk mengawal sidang gugatan hasil Pilpres 2019 di MK.

"Nggak usah (ke Jakarta), tunggu saja, nonton TV wae," kata Ganjar di kantornya, Jalan Pahlawan Semarang, Kamis (13/6/2019).


Ganjar menyebut pihak penggugat yaitu Capres Prabowo Subianto sudah mengutarakan hal baik dengan akan mengikuti proses hukum dan ikuti jalur konstitusi. Hal itu tentu akan diikuti pendukungnya.

"Sudahlah, kita tunggu saja hasilnya nanti. Pak Prabowo sudah komentar bagus, pihaknya akan mengikuti jalur konstitusi dan proses hukum dengan baik. Kalau sudah para pemimpin mereka yang bersengketa seperti itu, followernya ikuti," jelasnya.

Sebelumnya Kapolda Jawa tengah Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel, menyerukan tagar #kamimenolakkerusuhan menjelang sidang MK. Ganjar pun berharap adanya tagar semacam itu bisa menjaga situasi kondusif.


"Semoga tidak (ada kerusuhan), makanya kami sekarang mendorong hal itu dengan meluncurkan hastag #kamitidakmaurusuh, dengan satu harapan semua berjalan aman," tandasnya.

Polda DIY juga melakukan langkah-langkah antisipasi jika ada pengerahan massa dari Yogyakarta ke Jakarta.

"Kita sudah mengimbau dari sekarang, tidak ada indikasi untuk arah ke sana dari Yogyakarta," kata Kapolda DIY, Irjen Pol Ahmad Dofiri kepada wartawan di Mapolda DIY, Kamis (13/6/2019).


Diungkapkannya, ada rencana akan digelar nonton bareng atau video conference sidang sengketa Pilpres. Lokasi yang dipilih adalah kompleks Universitas Gadjah Mada (UGM). Pihaknya pun terus berkoordinasi dengan UGM untuk pengamanan.

"Direncanakan ada tempat yang akan digunakan untuk video conference, direncanakan kemarin di UGM. Kita koordinasi dengan pihak UGM kalau jadi dilaksanakan, prinsipnya kita akan siap mengamankan," jelasnya.

Sedangkan untuk jumlah personel pengamanan nantinya menyesuaikan kondisi di lapangan. Dofiri menyebut potensi kerawanan jika ada pihak yang merasa tidak puas dengan hasil sidang MK.

"Potensi kerawanan pengerahan massa, tapi sudah ada imbauan tidak pengerahan massa. Yogya ketika demo 21-22 Mei kondusif, tidak terlalu signifikan yang datang (ke Jakarta), hanya beberapa saja," imbuhnya.


Di kesempatan yang sama, Danrem 027 Pamungkas Yogyakarta, Brigjen TNI Muhammad Zamroni menegaskan jajarannya siap membantu kepolisian untuk menjaga situasi kamtibmas.

"Tetap, kita tetap back up, insyaallah Yogya tetap kondusif. TNI-Polri akan terus bersinergi," tandasnya.

Diwawancara terpisah, Kabag Humas dan Protokol UGM, Iva Aryani membenarkan rencana nobar tersebut. Awalnya direncanakan acara tersebut akan diadakan di kampus Fakultas Hukum UGM.

"Karena memang civitas akademika Fakultas Hukum selalu melihat dan mencermati bersama jalannya sidang-sidang di MK untuk alasan pembelajaran akademis," jelas Iva kepada detikcom.

Namun, Iva melanjutkan, saat ini ruangan di kampus Fakultas Hukum sedang direnovasi. "Jadi belum bisa dipastikan akan diselenggarakan di mana," imbuhnya.

Sementara itu, momen Indul Fitri hendaknya bisa dipakai kedua kubu pendukung paslon 01 dan 01 melakukan islah. Itu perlu dilakukan untuk menciptakan suasana yang kondusif di daerah-daerah pasca penetapkan hasil Pemilu 2019 oleh KPU.

Hal itu diungkapkan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X yang juga raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrta saat acara silaturahmi dan syawalan Gubernur DIY Tahun 1440 H/2019 M, di Pendopo Parasamya, Kabupaten Bantul, Kamis (13/6/2019).

Sultan menyebut situasi politik saat ini hampir sama dengan situasi politik tahun 1948. Di mana saat itu terjadi gesekan politik yang mengancam disintegrasi bangsa.

Sultan menuturkan menghadapi situasi saat itu, Presiden Soekarno menginisiasi acara halal bihalal atas saran Tokoh Nahdatul Ulama (NU), KH. Abdul Wahab Hasbullah. Saat itu, di mata KH Wahab, permintaan Bung Karno untuk meredam gesekan politik bukanlah hal sulit karena bertepatan bulan suci ramadhan dan menjelang idul fitri.

Terlebih, menurut KH Wahab, pada momen tersebut setiap muslim disunahkan untuk bersilaturahim dan saling memaafkan. Bung Karno pun menyetujuinya, namun ia meminta kepada KH Wahab untuk mengganti istilah sitalurahmi agar lebih keren dan menarik minat.

"Secara kreatif Kyai (Wahab) mengatakan bahwa para elit politik tidak mau bersatu, saling menyalahkan, dan itu diharamkan dalam Islam, sehingga harus dihalalkan dengan saling memaafkan. Sehingga silaturahim nanti diistilahkan sebagai halal bihalal," ungkap Sultan.

Dari sejarahnya lanjut Ngarso Dalem, kata halal bihalal sendiri lahir dari kultur masyarakat Indonesia, dan tidak ada dalam kosa kata Arab. Bahkan, bangsa Arab pun jika membacanya tidak akan mengerti maksud dari halal bihalal, meski berakar kata arab.

"Bukankah situasi tahun 1948 itu ada koherensinya dengan peristiwa di tahun 2019 ini. Ketika kita seakan terbelah menjadi 2 golongan bangsa, konsekuensinya diperluken upaya membangun islah," kata Ngarso Dalem.

"Dalam kajian hukum Islam, islah adalah memperbaiki, mendamaikan, mengembalikan harmonisan kehidupan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan. Adapun menurut istilah, kalau dalam satu golongan ada terjadi perbedaan, perlu ada pihak ketiga yang menengahi dan mengislahkannya," lanjut Sultan.

"Nilai-nilai yang diajarkan bagi kaum muslim itu seharusnya terwujud tidak hanya saat mendamaikan (dalam) syariat agama pada momen halal bihalal, tapi kita hayati dan ditunaikan menjadi perilaku sehari-hari," ucapnya.

Kembali pada situasi politik saat ini, Ngarso Dalem menyebut daerah-daerah harus mengambil langkah untuk menyikapinya, atau setidaknya telah memiliki bekal untuk mengambil sikap. Hal itu semata-mata untuk menciptakan suasana yang kondusif di daerah-daerah pasca penetapkan hasil Pemilu 2019 oleh KPU.

Menurut Sultan, pepatah Jawa yakni 'ngeli tanpo keli' atau dalam bahasa Indonesia memiliki arti menghanyut tapi tak ikut terhanyut sangat tepat untuk menyikapi situasi politik saat ini. Sultan mengibaratkan, jika banyak pohon ditebang di hulu untuk kepentingan segelintir orang, janganlah yang di hilir sampai menerima limbah yang dibawa air sehingga menjadi musibah.

"Jika di kalangan atas politik berbuat, janganlah yang dibawah memakan tragedi. Artinya, kita yang berada di daerah, baik bagi yang bersimpati kepada 01 maupun 02, keduanya amat terbuka untuk bersama-sama memasuki gerbang islah kultural," ucapnya.

"Dalam hal ini, siapapun, termasuk Forkompinda dapat berinisiatif dan berperan menjadi jembatan islah kebangsaan," pungkas Sultan.



Tonton video Seberapa Optimistis Sandi Kecurangan Pilpres Terbukti di Sidang MK?:

[Gambas:Video 20detik]


(sip/sip)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com