detikNews
Minggu 26 Mei 2019, 16:15 WIB

PP Muhammadiyah soal Mustofa Nahra: Bukan Pengurus, Sudah Tak Aktif

Akrom Hazami - detikNews
PP Muhammadiyah soal Mustofa Nahra: Bukan Pengurus, Sudah Tak Aktif Sekjen PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti di Kudus, Minggu (26/5/2019). Foto: Akrom Hazami/detikcom
Kudus - Polri telah menetapkan Mustofa Nahrawardaya jadi tersangka terkait kasus penyebaran berita bohong soal kerusuhan 22 Mei 2019. Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah bereaksi bahwa Mustofa bukan pengurus dan tidak aktif di Muhammadiyah.

"Enggak, enggak (pengurus), dia tidak aktif di Muhammadiyah, dia tidak aktif di Muhammadiyah," kata Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti usai acara peletakan batu pertama di Universitas Muhammadiyah Kudus (UMKU) di Purwosari, Kecamatan Kota, Kudus, Minggu (26/5/2019).

Hal ini disampaikan Mu'ti saat menjawab pertanyaan wartawan terkait posisi Mustofa dalam kepengurusan PP Muhammadiyah.

Meski begitu, nama Mustofa masih tertera di website resmi PP Muhammadiyah. Mustofa ditulis sebagai Divisi Broadcasting dan Informasi Publik, Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah Periode 2015-2020.

Mu'ti menyampaikan dukungannya terhadap langkah polisi menetapkan Mustofa menjadi tersangka.

"Dan itu saya kira proses yang memang sudah dilakukan dengan data-data dan fakta yang kuat oleh kepolisian," ungkapnya.

"Saya kira saudara Mustofa juga mematuhi ketentuan itu kan dengan memenuhi panggilan, dan kemudian mengikuti proses hukum yang ada. Jadi semua diserahkan kepada mekanisme dan proses hukum yang berlaku di Indonesia," terangnya.

Dalam kesempatan itu, dia mengimbau kader Muhammadiyah bisa menyikapi hasil Pemilu dengan sepakat bahwa persoalan sengketa Pemilu diselesaikan di MK.

"Saya kira semua pihak harus kembali kepada kesadaran bersama bahwa Indonesia ini bisa menjadi kuat, Indonesia bisa menjadi hebat kalau kita bersatu. Dan sekarang sudah saatnya kembali kepada aktivitas kita masing-masing dan semua juga sudah sepakat bahwa persoalan sengketa pemilu diselesaikan melalui jalur konstitusi yaitu di Mahkamah Konstitusi," imbuh Mu'ti.

Sehingga menurutnya, masyarakat sudah seharusnya percaya dengan MK, mengingat ini lembaga yang sah dan lembaga negara yang punya kewenangan untuk mengadili sengketa pemilu. Yang kedua, lanjut pria asal Kudus ini, MK harus memanfaatkan dan menggunakan kepercayaan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Termasuk, MK memutus perkara dengan seadil-adilnya, dengan sesuai hukum yang berlaku.

Ketiga, kalau nanti MK sudah ambil keputusan maka semua pihak harus menerima itu.

"Sebagai konsekuensi dari keputusan hukum yang bersifat final and finding. Keputusan MK itu kan mengikat dan paripurna. Sehingga karena itu kalau sudah ada keputusan MK apapun keputusannya, semua pihak harus secara kesatria, secara dewasa, menerima keputusan itu dan kemudian kita memberikan dukungan kepada pemerintah yang sah, yang terpilih melalui proses pemilu, dan kemudian melalui mekanisme yang dibenarkan secara hukum di Indonesia," ucapnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir emoh berkomentar soal Mustofa Nahra. Termasuk soal penangkapan Mustofa.


"Biar Mas Mu'ti ya (bicara soal Mustofa)," kata Haedar.

Haedar berkata bahwa dirinya bersyukur karena Pemilu telah dilewati meski kemarin sempat ada kerusuhan yang membuatnya prihatin.

"Kita harus mengakhiri proses politik yang bersifat massal ini," kata Haedar.
(sip/sip)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed