Jumat 17 Mei 2019, 14:44 WIB
Puluhan Armada AKDP Banjarnegara-Purwokerto Dilarang Angkut Pemudik
Penempelan stiker angkutan mudik 2019 (Foto: Uje Hartono/detikcom)
Banjarnegara -
Jelang arus mudik lebaran, Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Tengah menyebut masih ada angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) ilegal dan tak laik jalan. Di trayek Banjarnegara-Purwokerto saja, ada 30 unit angkutan penumpang ilegal.
"Untuk AKDP trayek Banjarnegara-Purwokerto tercatat ada 150 angkutan yang beroperasi. Sedangkan yang mengantongi izin hanya 120 unit angkutan, jadi ada 30 angkutan yang tidak berizin atau ilegal," kata Kabid Angkutan Jalan Dishub Jateng, Ginaryo, saat mengecek angkutan penumpang di Terminal Induk Banjarnegara, Jumat (17/5/2019).
Angkutan yang sudah memenuhi standar laik jalan ditempel stiker di bagian kaca depan. Standart ini meliputi sudah memiliki badan hukum baik perseroan terbatas maupun koperasi. Selain itu juga memberi tanda usia kendaraan masih di bawah 25 tahun.
"Selain itu juga buku uji masih berlaku, memiliki bukti penyetoran asuransi Jasa Raharja dan memiliki izin trayek, serta sudah membayar pajak," jelasnya.
Ginaryo menuturkan, penempelan stiker ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi angkuan penumpang yang laik jalan. Sehingga, jika angkutan tidak ada stiker dari Dishub adalah angkutan ilegal dan akan dikenakan tilang.
"Jika ada angkutan AKDP yang tidak ada stikernya, bisa dipastikan itu ilegal dan akan ditilang. Pengusaha angkutan penumpang merasa sangat dirugikan adanya AKDP yang ilegal itu, banyak yang sudah mengeluh ke kami," tuturnya.
(mbr/mbr)
"Untuk AKDP trayek Banjarnegara-Purwokerto tercatat ada 150 angkutan yang beroperasi. Sedangkan yang mengantongi izin hanya 120 unit angkutan, jadi ada 30 angkutan yang tidak berizin atau ilegal," kata Kabid Angkutan Jalan Dishub Jateng, Ginaryo, saat mengecek angkutan penumpang di Terminal Induk Banjarnegara, Jumat (17/5/2019).
Angkutan yang sudah memenuhi standar laik jalan ditempel stiker di bagian kaca depan. Standart ini meliputi sudah memiliki badan hukum baik perseroan terbatas maupun koperasi. Selain itu juga memberi tanda usia kendaraan masih di bawah 25 tahun.
"Selain itu juga buku uji masih berlaku, memiliki bukti penyetoran asuransi Jasa Raharja dan memiliki izin trayek, serta sudah membayar pajak," jelasnya.
Ginaryo menuturkan, penempelan stiker ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi angkuan penumpang yang laik jalan. Sehingga, jika angkutan tidak ada stiker dari Dishub adalah angkutan ilegal dan akan dikenakan tilang.
"Jika ada angkutan AKDP yang tidak ada stikernya, bisa dipastikan itu ilegal dan akan ditilang. Pengusaha angkutan penumpang merasa sangat dirugikan adanya AKDP yang ilegal itu, banyak yang sudah mengeluh ke kami," tuturnya.
(mbr/mbr)
