DetikNews
Kamis 09 Mei 2019, 17:40 WIB

Pakar UGM Yakin Tidak Ada Revolusi Pasca Pemilu 2019

Usman Hadi - detikNews
Pakar UGM Yakin Tidak Ada Revolusi Pasca Pemilu 2019 Foto: Usman Hadi/detikcom
Sleman - Pakar politik dari Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Dr Abdul Gaffar Karim, yakin tidak akan ada revolusi pasca Pemilu 2019. Menurutnya ada beberapa hal yang mendasari mengapa hal itu tidak terjadi.

"Tidak akan mungkin terjadi (revolusi). Sebagai wacana, sebagai tekanan publik mungkin iya. Tapi terjadi betul-betul itu perlu logistik dan logistiknya saya kira tidak akan ada sekarang," kata Gaffar kepada detikcom di Fisipol UGM, Kamis (9/5/2019).

Gaffar menuturkan, di belakang paslon 01 dan 02 berkumpul para oligarki dengan kekuatan bisnis besar. Umumnya para oligarki tersebut menghendaki terciptanya stabilitas politik nasional.

"Orang-orang dibalik itu (01 dan 02) siapa yang berani? Mereka semua bagian dari oligarki, yang kalau mereka mengacau keadaan, artinya mereka mengacaukan bisnisnya sendiri," katanya.

"Revolusi tidak akan terjadi hanya dengan seruan. Revolusi kan perlu dana, perlu duit, itu para oligarki tidak akan menurunkan duitnya karena risikonya akan mengacak-acak bisnis mereka," ucapnya.

Disinggung mengenai maraknya provokasi di media sosial, Gaffar menganggapnya sebatas 'testing the water' atau gertakan saja. Ia tak yakin revolusi akan terjadi pascaPemilu 2019.

Selain karena keenggan para oligarki, Gaffar juga menilai kondisi sekarang tak mendesak untuk dilakukan revolusi. Sebab, semua prosedur Pemilu telah dijalankan oleh pelaksana Pemilu.

"Suara rakyat itu diukur lewat Pemilu. Bahwa hasilnya mengecewakan satu kelompok dan menyenangkan kelompok yang lain itu lumrah dalam proses elektoral," paparnya.

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan di Pemilu, lanjut Gaffar, tersedia prosedur hukum yang bisa ditempuh. Misalnya mengadukan dugaan kecurangan tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

"Revolusi kan kita lakukan kalau tidak tersedia jalan apapun untuk menyelesaikan persoalan. Kan ini ada (solusi). Jadi misalnya MK, orang bisa menggugat lewat MK," ungkapnya.

Gaffar sendiri tak yakin masyarakat bersedia melakukan revolusi.

"Saya kira masyarakat tidak akan mau (revolusi), kecil kemungkinannya ya. Karena tidak ada kondisi yang disepakati bahwa ini memang bermasalah," tutupnya.

(ush/bgs)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed