Hemas Inginkan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah di TPST Piyungan

Yogyakarta - Permaisuri Sultan Hamengku Buwono X, GKR Hemas, berharap ada pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) bisa dibangun di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan. Ia yakin dengan solusi itu persoalan sampah di Yogyakarta akan teratasi.

"Sepertinya (solusi pengolahan sampah) jangka panjangnya kita berharap seperti yang sudah diresmikan Pak Luhut (Menko Maritim) kemarin. Ada pengolahan sampah untuk menjadi energi listrik dan sebagainya," ujar Hemas di Yogyakarta, Minggu (31/3/2019).

Beberapa hari terakhir warga Yogyakarta mengeluhkan persoalan sampah. Volume sampah di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) menumpuk. Sampah tersebut tak diangkut petugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) karena TPST Piyungan diblokir warga.

Kini, kata Hemas, persoalan sampah di Yogyakarta sudah teratasi. Tumpukan sampah di ratusan TPS mulai diangkut petugas DLH Kota Yogyakarta. TPST Piyungan yang sempat diblokir warga juga mulai dibuka.

Baca juga: Sempat Tutup 5 Hari, TPST Piyungan Kembali Buka Hari ini

[Gambas:Video 20detik]

Hemas mengatakan, terkait persoalan sampah ini ia sudah berbicara dengan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti dan Gubernur DIY sekaligus Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X.

"Saya bilang ini persoalan tidak mudah. Karena memang (warga) Piyungan itu menutup (TPST) karena mereka punya keinginan untuk menjadikan kawasan di Piyungan itu menjadi sesuatu lahan yang lain," ungkapnya.

"Tetapi di situ memang harusnya ada duduk bersama antara Wali Kota (Yogyakarta) dengan aparat setempat yang ada di Piyungan," pungkas Hemas.

Pada kesempatan tersebut, Ratu Hemas juga menegaskan kembali mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2019-2024. "Saya maju lagi di 2019 selain untuk kepentingan Daerah Istimewa Yogyakarta juga untuk kepentingan konstitusi kita, untuk DPD bisa duduk sejajar dengan DPR dan pemerintah," ujarnya.

Baca juga: Saran Ratu Hemas untuk Warga Kulon Progo Seiring Operasional NYIA

Meski sebagai panyambung lidah daerah, namun kedudukan DPD RI terkesan tak seimbang dengan lembaga DPR dan pemerintah. Hal ini yang dirasakan Hemas, sehingga ia berkeinginan untuk menjadikan DPD sejajar dengan lembaga legislatif lain.

"Saya merasakan betul setiap produk daripada Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI itu masih belum dianggap setara (dengan produk DPR). Masih belum diikutsertakan di dalam pembahasan tingkat akhir (oleh DPR dan pemerintah)," tuturnya.




Tonton juga video Alat Ini Sulap Sampah Plastik Jadi BBM :

[Gambas:Video 20detik]

(ush/mbr)