detikNews
Jumat 29 Maret 2019, 17:00 WIB

Apeksi Keluarkan 4 Rekomendasi, Termasuk Menolak Gaji P3K dari APBD

Angling Adhitya Purbaya - detikNews
Apeksi Keluarkan 4 Rekomendasi, Termasuk Menolak Gaji P3K dari APBD Airin memimpin pertemuan Apeksi Wilayah III di Semarang (Foto: Angling Adhitya Purbaya/detikcom)
Semarang - Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Wilayah III menggelar pertemuan di Semarang. Ada 4 rekomendasi dari hasil rapat itu yang akan dilaporkan kepada Presiden.

Ketua Umum Apeksi yang juga Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany, datang dan memimpin pertemuan. Salah satu hasil musyawarah yaitu keberatan jika gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) menggunakan APBD.

"Tidak semua daerah punya kemampuan anggaran untuk alokasikan P3K," kata Airin, di sela pertemuan yang digelar di PO Hotel Semarang, Jumat (29/3/2019).

"Kita sangat berharap P3K ini bisa sama dengan ASN ditransfer dari keuangan pusat," imbuhnya.


Tiga rekomendasi lainnya yaitu Penyempurnaan dan integrasi implementasi online single submission (OSS) dengan proses perizinan daerah, penyempurnaan mekanisme tentang rujukan BPJS, dan terakhir peninjauan tentang penerimaan pajak kendaraan bermotor.

"Harap ada dana bagi hasil pajak ada peningkatan, karena kendaraan berputarnya di perkotaan, sedangkan kota butuh anggaran," ujar Airin.

Airin juga menjelaskan sudah ada rekomendasi Apeksi yang berhasil antara lain kenaikan gaji ASN dan naiknya anggaran untuk kelurahan. Ia menegaskan Apeksi tidak hanya berupaya untuk para wali kota saja.

"Dana kelurahan, kemarin sudah berhasil hingga Rp 350 juta, kenaikan Gaji ASN juga sudah naik, hingga nanti kenaikan gaji kepala daerah. Yang kita perjuangkan bukan wali kota saja, dari ASN, pejabat eselon hingga tingka P3K. Karena pemerintahan daerah itu semua," ujarnya.

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi. selaku tuan rumah acara menegaskan jika rekomendasi tersebut merupakan keputusan Apeksi.

"Kita ini kan kumpulan pemerintah-pemerintah kota, jadi saya rasa keputusannya adalah keputusan dari Apeksi. Yang penting kebijakan-kebijakan pemerintah pusat di wilayah kota ini dapat semakin baik," kata Hendrar.


Di sisi lain Wali Kota Semarang yang akrab disapa Hendi tersebut berharap akan semakin banyak kota yang dapat berbagi dalam wadah Apeksi tersebut.

"Mudah-mudahan semakin banyak kota-kota yang saling sharing, karena masing-masing kota memilki kelemahan dan kelebihan sendiri,"pungkasnya.

Dalam pertemuan di PO Hotel itu juga dibahas terkait transportasi online. Ada satu sisi transportasi online meningkatkan perkenonomian, namun di sisi lain ada permasalahan salah satunya jumlah mitra atau driver yang makin banyak dan membuat padat. Hal itu disampaikan sejumlah Wali Kota dan Wakil Wali Kota dari Apeksi wilayah III.

"Ada rekomendasi tambahan yaitu keluhan penataan transportasi online. Kalau dari organisasi pasti didengarkan. Kita tidak saling menyalahkan, tetapi kita mencari solusi, karena itu juga menjadi kebutuhan warga, tetapi juga ada yang kurang," ujar Airin.

VP Public Policy and Government Relation Gojek, Damar Juniarto, menjelaskan jika perhitungan kuota mitra driver Gojek tiap daerah ada ketentuannya. Selain itu beberapa daerah sudah diupayakan lahan drop antar jemput.

"Berapa ketentuan jumlahnya, masih kami hitung karena kebutuhan masyarakat akan transportasi online sangat tinggi, dan pada Juni 2019 kami akan beri perhitungan kuotanya," kata Damar.

Pertemuan Apeksi berupa Rakernas berikutnya akan kembali di gelar di Kota Semarang karena Kota Palu yang direncanakan jadi tuan rumah masih perbaikan pasca bencana. Rakernas akan digelar bulan Juli dan rencananya dihadiri oleh Presiden.
(alg/mbr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed