DetikNews
Selasa 26 Maret 2019, 07:30 WIB

Round-Up

Sempat Dicoret Gegara Bermobdin ke Acara Prabowo, Ngadiyono Masuk DCT Lagi

Pradito Rida Pertana - detikNews
Sempat Dicoret Gegara Bermobdin ke Acara Prabowo, Ngadiyono Masuk DCT Lagi Caleg Gerindra, Ngadiyono (berbatik merah) di PTUN Yogyakarta. Foto: Pradito Rida Pertana/detikcom
Yogyakarta - Perjalanan Caleg Gerindra, Ngadiyono yang sempat dicoret dari daftar calon tetap (DCT) karena membawa mobil dinas (mobdin) saat menghadiri acara capres Prabowo di Hotel Prima SR, Jalan Magelang, Sleman, Rabu (28/11) masuk babak baru. Usai gugatannya terhadap KPU dikabulkan majelis hakim PTUN, Ngadiyono kembali masuk DCT.

Dalam sidang putusan nomor perkara 5/G/SPPU/2019/PTUN-YK yang digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta kemarin, Senin (25/3/2019) Ngadiyono dinyatakan bisa kembali masuk DCT Pemilu 2019. Hal itu karena majelis hakim yang diketuai Andriyani Masyitoh bersama dua hakim anggota yakni Kukuh Santiadi dan Rahmi Afriza mengabulkan gugatan Ngadiyono terhadap KPU Gunungkidul.

"Mengabulkan seluruh gugatan penggugat terhadap tergugat dan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara Rp 307 ribu, demikian putusan kami bacakan," ujar Andriyani saat membacakan putusan di PTUN Yogyakarta, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, kemarin, Senin (25/3).

"Putusan PTUN bersifat final dan mengikat, serta tidak dapat dilakukan upaya hukum, baik itu banding dan kasasi. Selain itu, KPU wajib menindaklanjuti keputusan pengadilan tersebut terhitung 3 hari kerja pasca putusan dibacakan," katanya disusul ketukan palu pertanda sidang selesai.

Mendengar pembacaan putusan tersebut, beberapa pendukung Ngadiyono yang hadir di ruang sidang meneriakkan takbir.

Kuasa Hukum Ngadiyono, Asman Semendawai menyebut keputusan yang diambil majelis hakim merujuk pertimbangan Pasal 280 Undang-undang (UU) nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Di mana dalam ayat 1 huruf H pasal tersebut, pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Selain itu, apabila dikaitkan dengan pasal 285 UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang menyebut bahwa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan.

Adapun mengambil tindakan yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari daftar calon tetap, atau pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai calon terpilih.


"Nah, putusan dari Pengadilan Negeri Sleman kemarin menyebut Ngadiyono bukan sebagai pelaksana kampanye dan hanya menghadiri acara di Sleman saat itu, atau disebut tamu. Hal itu juga dikuatkan dengan keterangan dari saksi ahli yakni Teguh Purnomo saat sidang sebelumnya," ujarnya saat ditemui di PTUN Yogyakarta.

Sementara itu, Ngadiyono menyebut putusan sidang tersebut merupakan jawaban dari usahanya bersama tim kuasa hukum mencari keadilan.

"Ini jawaban kami, bahwa kami dari Gerindra dan tim pengacara telah bekerja semaksimal mungkin untuk memenangkan hak-hak kami, yang mohon maaf sedikit didzolimi. Semoga dengan putusan ini jadi titik temu kami kalau ternyata masih ada keadilan di Indonesia, dan ke depannya semoga dapat berlaku di seluruh Indonesia," katanya.

Menanggapi putusan tersebut, KPU Kabupaten Gunungkidul segera menggelar rapat pleno guna menindaklanjutinya pengembalian Ngadiyono ke dalam DCT. Hal itu karena sifat putusan sidang bersifat mutlak.


"KPU akan segera menindaklanjutinya (putusan sidang yang mengabulkan gugatan Ngadiyono), nanti kita segera lakukan rapat pleno. Rapat pleno untuk menindaklanjuti apa yang sudah diputuskan majelis hakim tadi," ujar Ketua Divisi Teknis KPU Kabupaten Gunungkidul, Andang Nugroho saat ditemui detikcom di PTUN Yogyakarta, Kecamatan Banguntapan, Bantul, Senin (25/39).

"Karena sesuai amar putusan tadi kan (Ngadiyono) dikembalikan (ke DCT), jadi tidak boleh lebih dari 3 hari (untuk proses pengembalian Ngadiyono ke DCT)," ucapnya.

Perjalanan Ngadiyono untuk kembali ke bursa calon anggota legislatif dalam Pemilu 2019 dimulai saat ia mengajukan gugatan terhadap KPU Gunungkidul ke PTUN Yogyakarta. Hal itu karena dia menilai ditemukan banyak kejanggalan dalam SK pencoretan Ngadiyono dari DCT.


Akhirnya gugatan Ngadiyono diterima PTUN Yogyakarta dan mulai menjalani sidang pertamanya pada tanggal 5 Maret 2019. Agenda dalam sidang yang diketuai oleh Andriyani Masyitoh bersama dua hakim anggota yakni Kukuh Santiadi dan Rahmi Afriza adalah pembacaan gugatan dan jawaban dari KPU Gunungkidul.

Saat membacakan gugatan Ngadiyono, Andriyani menyebut ada lima poin gugatan yang dilayangkan penggugat. Lima poin itu berkaitan dengan obyek sengketa Surat Keputusan (SK) KPU tentang perubahan atas keputusan tentang penetapan DCT DPRD Kabupaten Gunungkidul.

Ke-5 poin yang dibacakan antara lain, penggugat mennyatakan obyek sengketa bertentangan dengan perundang-undangan dan substansi obyek sengketa telah melanggar peraturan. Membacakan jawaban KPU, Andriyani menyebut ada 3 eksepsi. Antara lain KPU menganggap proses sengketa seharusnya menempuh upaya administrasi di Bawaslu terlebih dahulu.

"Sidang akan digelar lima kali sampai putusan, karena dalam 21 hari harus selesai (persidangannya). Dan untuk sidang putusannya tanggal 25 (Maret 2019). Selain itu tidak ada pemanggilan untuk sidang selanjutnya, dan meski tidak hadir (penggugat dan tergugat dalam persidangan), sidang tetap dilanjutkan sampai selesai," ujar Andriyani saat memimpin sidang di ruang sidang utama Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta, Selasa (5/3).

Kasus yang menjerat Ngadiyono sendiri bermula saat Bawaslu Kabupaten Sleman mendapati Ngadiyono membawa mobil dinas AB 9 D ke acara silaturahim Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto dengan warga Muhammadiyah di Hotel Prima SR, Jalan Magelang KM 11, Sleman, Rabu (28/11).

Selain itu, Bawaslu Sleman juga menilai Ngadiyono melakukan penghinaan dengan berpose memantati petugas Bawaslu Sleman dan Panwaslu Kecamatan setempat usai acara silaturahim tersebut. Karena itu, Bawaslu DIY melaporkan Ngadiyono ke Polda DIY, Senin (3/12).

Kasus tersebut terus bergulir, dan Ngadiyono menjalani sidang pelanggaran administratif Pemilu di Bawaslu DIY pada tanggal 11 Desember 2018. Saat itu, Bawaslu Sleman selaku pelapor hanya menuntut agar Ngadiyono diberikan teguran tertulis.

Tak berhenti di situ saja, ternyata kasus mobil dinas yang dibawa Ngadiyono turut ditangani Polres Sleman. Bahkan, pada tanggal 3 Januari 2019, polisi menyita mobil AB 9 D sebagai barang bukti dalam proses penyidikan.

Ketua Bawaslu DIY, Bagus Sarwono saat itu menjelaskan penyitaan mobil tersebut dilakukan Polres Sleman di sebuah SPBU kawasan Kalasan, Sleman, Kamis (3/1) sekitar pukul 20.46 WIB. Penyitaan berkaitan dengan dugaan pidana Pemilu yang dilakukan Ngadiyono.

Selanjutnya, berkas kasus yang telah selesai disidik oleh penyidik Polres Sleman dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sleman, bahkan berlanjut hingga ke ranah Persidangan. Ngadiyono akhirnya menjalani persidangan perdana di Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 28 Januari 2019.

"Dakwaannya Pasal 521 jo Pasal 280 ayat 1 huruf h UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Terdakwa memakai kendaraan dinas pelat merah untuk menghadiri acara kampanye politik," kata Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sleman, Hafidi, saat dihubungi detikcom, Senin (28/1).

Ternyata kasus yang menjerat Ngadiyono menjadi pembahasan di tingkat nasional, khususnya KPU RI. Akhirnya, KPU Kabupaten Gunungkidul mencoret nama Nyadiyono dari DCT. Hal itu sesuai dengan sanksi yang diberikan terhadap pelanggar tindak pidana Pemilu.

"Sudah diplenokan dan (Ngadiyono) dicoret dari pencalegan. Keputusan itu bukan dari kami semata, karena kami juga sudah konsultasikan ke KPU RI dan KPU DIY," kata Ketua KPU Gunungkidul Ahmadi Ruslan Hani saat dihubungi detikcom melalui sambungan telepon, Rabu (20/2) sore.

Sambung Hani, keputusan tersebut berdasarkan Pasal 285 Undang-undang (UU) Pemilu nomor 7 tahun 2017. Di mana dalam pasal tersebut mengatur ketentuan mengenai pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD tingkat provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari DCT setelah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Mengetahui dirinya dicoret dari DCT, Ngadiyono mendatangi Kantor Bawaslu Kabupaten Gunungkidul untuk mengajukan gugatan sengketa terkait putusan KPU Gunungkidul yang mencoret dirinya dari DCT pada tangga 21 Februari 2019.

Pemohonan sengketa yang diajukan Ngadiyono terhadap KPU tidak diproses lebih lanjut. Hal itu karena Bawaslu tidak meregister sengketa tersebut.

Ketua Bawaslu Kabupaten Gunungkidul, Is Sumarsono mengatakan, bahwa pada Jumat (22/2) pengacara Ngadiyono datang ke Bawaslu Gunungkidul guna melengkapi berkas proses sengketa yang diajukan hari Kamis, (21/2). Mengingat Bawaslu menilai berkas tersebut belum lengkap.

"Tapi kemarin siang (Jumat) kami menerima surat (Surat Edaran) dari Bawaslu RI terkait dengan permasalahan Ngadiyono khususnya ya, dan Bawaslu tidak meregister (Permohonan sengketa yang diajukan Ngadiyono). Jadi (Bawaslu) tidak menerima pendaftaran atau tidak menerima permohonan (sengketa yang diajukan Ngadiyono) gitu," ujarnya saat dihubungi detikcom melalui sambungan telepon, Sabtu (23/2).

"Karena prinsipnya tidak diregister, artinya tidak bisa diproses lanjut tanpa memperhatikan berkas (sengketa) yang diajukan lengkap atau tidak," imbuh Sumarsono.

Tidak dilanjutkannya gugatan tersebut membuat Ngadiyono mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), gugatan pun diterima PTUN dan Ngadiyono menjalani persidangan dengan kurun waktu 21 hari hingga akhirnya majelis hakim mengabulkan seluruh gugatan Ngadiyono. Di mana hal itu membuat Ngadiyono kembali melenggang sebagai caleg dari Gerindra dalam Pemilu bulan April mendatang.



Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di detik.com/pemilu


Simak Juga "Menjawab Keraguan Validitas Lembaga Survei di Pilpres 2019":

[Gambas:Video 20detik]


(sip/sip)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed