Ada Pembaruan di Skema Penerimaan Siswa Baru SMP di Yogya, Seperti Apa?

Yogyakarta - Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta berupaya mengatasi persoalan 'blank spot' Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP jalur zonasi yang terjadi tahun lalu. Berbagai pembaruan skema dilakukan untuk mengurainya.

Plt Kepala Disdik Kota Yogyakarta, Budi Santoso Asrori mengatakan, pembaruan yang dilakukannya seperti membagi PPDB SMP menjadi tiga jalur. Yakni jalur zonasi dengan kuota 90%, prestasi 5%, dan kepindahan orangtua 5%.

Tak hanya itu, kuota 90% jalur zonasi masih dibagi-bagi lagi. Jika tahun lalu Disdik hanya memakai zonasi jarak tempat tinggal calon siswa ke SMP yang dituju, maka tahun ini kuota 90% jalur zonasi dibagi menjadi empat kategori.

"(PPDB) zonasi dibagi menjadi empat (kategori). Pertama PPDB bibit unggul sekolah dengan kuota paling banyak 10%. Kedua, PPDB zonasi wilayah dengan kuota paling banyak 30%," ujar Budi kepada detikcom, Senin (25/3/2019).

"Ketiga, PPDB dari keluarga tidak mampu dengan kuota paling banyak 10% dari seluruh daya tampung SMP. Keempat PPDB zonasi mutu dengan kuota paling sedikit 40% dari seluruh daya tampung SMP," sambungnya.

Baca juga: Pemerintah Hapus Surat Keterangan Tidak Mampu di PPDB 2019

Budi yakin dengan skema ini, BPBD SMP 2019 di Kota Yogyakarta akan berlangsung lancar. Pihaknya juga yakin tidak akan ada lagi keluhan 'blank spot' yang menyebabkan calon siswa sulit diterima di SMP Negeri karena faktor jarak.

"Nanti pelaksanaan PPDB-nya berbeda (jadwalnya). Memakai zonasi jarak terlebih dahulu baru zonasi mutu. Jadi nanti yang nggak keterima di (PPDB zonasi) jarak bisa mengikuti yang (PPDB zonasi) mutu," jelasnya.

PPDB SMP 2019 di Kota Yogyakarta, kata Budi, belum ditentukan waktu pelaksanaannya. Perihal jadwal PPDB, pihaknya masih harus berkoordinasi dengan Pemda DIY dan empat Pemerintah Kabupaten di DIY.

"Jadwal (pelaksanaannya) belum. Tapi dipastikan nanti kami melaksanakan (PPDB zonasi) bibit unggul sekolah dulu, kemudian (PPDB zonasi) jarak wilayah, kemudian (PPDB zonasi) mutu, dan keluarga tidak mampu," tutupnya.
(ush/sip)