.webp)
Hal itu diungkapkan Sudirman saat menanggapi hasil survei Litbang Kompas yang menyatakan hasil survei pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin terus menurun di Jawa Tengah.
"Hari ini Kompas merilis survei Jawa Tengah. Jokowi punya target 82 persen, Oktober 75 persen, dan hari ini Maret tinggal 61 persen. Artinya melorotnya luar biasa, kalau 61 persen dikasih diskon pemilih yang tidak loyal itu artinya separuh lebih masyarakat Jawa Tengah sudah tidak menghendaki Pak Jokowi sebenarnya," ungkap Sudirman Said saat menjadi pembicara dalam dialog kebangsaan di Purwokerto, Rabu (20/3/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan pihaknya bisa mengejar ketertinggalan untuk dapat mendulang suara di Jawa Tengah. Sebab suara Jokowi sejak Oktober 2018 hingga Maret 2019 menurunnya sangat cepat sekali. Meskipun masih terdapat pemilih yang belum menetapkan pilihannya sekitar 22 persen.
"Memang belum seluruhnya menetapkan pilihan pada Pak Prabowo, yang belum memutuskan sudah memutuskan tidak memilih petahana. Prabowo menurut kompas di Jawa Tengah masih 18 persen, tapi itu perlu dilihat lagi karena saya yakin lebih besar dari itu dan target kita bagaimana yang belum memutuskan itu akan memilih Pak Prabowo, karena yang belum memutuskan 22 persen dan itu makin melebar," ucapnya.
Pihaknya mengatakan jika selama ini yang mereka jual bukanlah hal yang berbau SARA. Tapi lebih kepada tawaran perbaikan ekonomi, pemerintahan yang bersih dan bagaimana mengentaskan kemiskinan.
"Jadi yang konkrit ternyata jadi isu yang diminati masyarakat, dan kita mendefinisikan persoalan utama kita adalah ekonomi, karena itu kita menawarkan program perbaikan ekonomi," ujarnya.
Saat disinggung terkait upaya BPN terhadap mobilisasi kegiatan relawan Jokowi di Jawa Tengah beberapa waktu lalu untuk menunjukkan Jawa Tengah merupakan mayoritas pendukung pasangan 01. Dirinya mengatakan jika saat mobilisasi besar besaran hingga melampaui batas kewajaran, itu merupakan titik semakin melorotnya dukungan.
"Kalau petahana melampaui batas kewajaran, mobilisasi gila-gilaan, kepala desa, camat, bupati, walikota, seperti kemarin di Semarang. Kalau melampaui batas kewajaran, itulah titik dimana melorotnya makin tajam, titik jenuh dan masyarakat sebetulnyakan kritis juga. Uang sebesar itu dari mana asalnya, kemudian masyarakat ingin yang wajar-wajar saja, demokrasi yang wajar, yang benar adalah demokrasi yang didasari pada partisipsi bukan mobilisasi," pungkas Sudirman Said.
