DetikNews
Sabtu 16 Maret 2019, 17:59 WIB

Dinilai Rawan Pelanggaran, Apel Kebangsaan Berdana Rp 18 M Didemo

Angling Adhitya Purbaya - detikNews
Dinilai Rawan Pelanggaran, Apel Kebangsaan Berdana Rp 18 M Didemo Massa menggelar aksi di Semarang terkait acara Apel Kebangsaan. Foto: Angling Adhitya Purbaya/detikcom
Semarang - Kegiatan Apel Kebangsaan Kita Merah Putih yang akan digelar besok tidak hanya dikritik dari anggarannya saja yang berjumlah Rp 18 miliar dari APBD Provinsi Jawa Tengah. Kekhawatiran soal adanya pelanggaran pemilu juga muncul karena acara digelar sebulan sebelum hari coblosan.

Organisasi mengatasnamakan KPK, kependekan dari Kawal Pemilu Kita menggelar unjuk rasa. Mereka berorasi di depan gerbang Kantor Gubernur Jawa Tengah meski ini hari Sabtu.

Ketua Presidium KPK Provinsi Jawa Tengah, Syaifudin Anwar mengatakan pihaknya berharap Bawaslu bisa membaca adanya indikasi pelanggaran dalam acara tersebut karena menurut Anwar acara tersebut sangat rawan.

"Kami yakin, Bawaslu bisa membaca indikasi pelanggaraan pemilu pada Kegiatan Apel Kebangsaan yang besok dilaksanakan oleh Pemerintah Jawa Tengah, karena sangat kentara sekali," kata Anwar, Sabtu (16/3/2019).

KPK ini tidak menyoroti soal anggaran APBD Rp 18 miiar untuk acara dengan 4 panggung itu. Anwar menjelaskan pihaknya lebih pada kekhawatiran pelanggaran yang bisa berdampak pada krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu.


"Kegiatan kebangsaan seperti itu tidak tepat dilaksanakan bareng debat cawapres, kurang etis," tegasnya.

Selain itu dari laporan rekan mereka di beberapa daerah ada indikasi pengerahan massa dengan bus yang diatur oleh pendukung paslon 01. Beberapa daerah itu antara lain Magelang, Banjarnegara, dan Pati.

"Khawatir dijadikan konsolidasi relawan 01. Teman di daerah dapat informasi ada persiapan bus di daerah untuk kedatangan ke Semarang. Yang teridentifikasi teman-teman yang menyiapkan relawan 01," pungkasnya.

Para pemuda berompi krem bertulisan KPK di punggung itu menggelar orasi dan menyampaikan indikasi pelanggaran termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh ASN hingga kepala desa. Mereka juga akan hadir dalam Apel Kebangsaan di dengan menggunakan ropi mereka.

"Kami akan datang, pantau, kami juga akan menggunakan rompi ini," ujar Anwar.

"Tiga bulan mantau, ada pelanggaran, rata-rata karena ada intimidasi dan instruksi secara sistemik. Itu akan kita laporkan," ujar Anwar.


Aksi KPK itu dilakukan sejak siang tadi, bahkan saat gerimis mulai mengguyur lokasi. Kegiatan mereka berjalan damai dan baru berakhir sore sekitar pukul 16.30 WIB.

Sementara itu Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo sudah mengungkapkan kalau memang ada orang yang tidak setuju dengan kegiatan tersebut bahkan ia mengaku dibully. Dia meminta agar tak ada yang curiga dengan acara tersebut karena semua boleh datang dan dilarang bawa atribut pileg atau pipres.

"Tidak apa-apa, tidak semua orang harus setuju. Saya sudah dibully. Kita jelaskan, justru Jawa Tengah, Pemprov sangat terbuka semua bisa melihat. Tidak kita tutup-tutupi. Tidak setuju tidak apa-apa. Bahkan yang tidak setuju saya undang, yuk datang kita duduk bareng. Jangan curiga dulu dong. Ini umum kok, bukan Pilpres," kata Ganjar.



Simak Juga ' Ramai soal Dana Apel Kebangsaan Rp 18 M, Apa Kata Ganjar? ':

[Gambas:Video 20detik]




(alg/sip)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed