Elite Politik Dianggap Ikut Tanggung Jawab Atas Fenomena Golput

Yogyakarta - Elite politik dianggap sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas fenomena Golput di kalangan milenial dan terdidik. Sebab, mereka tidak bisa meyakinkan pemilih untuk menyalurkan hak suaranya di Pemilu.

"Betul-betul (elite politik paling bertanggung jawab)," jelas Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum UII, Jamaludin Ghafur di Kantornya, Jalan Lawu No 1 Kota Baru, Yogyakarta, Jumat (15/3/2019).

"Ada faktor-faktor ideologis (penyebab Golput), dan ini tidak bisa (tanggungjawabnya) diserahkan kepada KPU dan Bawaslu. Tapi ini tanggung jawab elite politik," sambung Dosen Hukum Teta Negara ini.

PSHK FH UII memang belum melakukan penelitian secara komprehensif terkait siapa saja yang berpotensi Golput di Pemilu 2019. Namun berdasarkan analisis media, kata Jamaludin, diketahui kalangan milenial rentan memilih Golput.

"Bacaan kita dalam analisis media, itu (kalangan yang berpotensi golput) memang justru lebih banyak dari kalangan milenial, kalangan terdidik," ungkapnya.

Baca juga: 17 Band di Manado Ciptakan Lagu Anti-Golput Pemilu 2019

"Karena faktor ideologis dan faktor rasionalitas dalam melihat calon-calon yang ada. Sehingga faktor rasional ini yang dikedepankan mereka, lalu berpikir ketika milih ada nggak perubahan yang bisa diharapkan dari sosok ini," lanjutnya.

Selain apatis terhadap figur yang sedang mencalonkan diri, kata Jamaludin, kalangan Golput juga kerap mempertanyakan visi misi yang disampaikan si calon. Di lain sisi elite politik juga gagal memberikan pemahaman kepada mereka.

Baca juga: 3.000 Warga Korban Gusuran Cilegon Golput di Pemilu 2019

"Sehingga penolakan mereka (kalangan golput) terhadap apa yang dijanjikan (elite politik) saja itu sudah menunjukkan sebagai sesuatu yang sebenernya masyarakat nggak setuju, bahkan menolak," ungkapnya. (ush/sip)