Gerindra Soal Rp 18 M untuk Apel Kebangsaan: Bisa Buat Gaji 18.000 Guru

Jepara - Partai Gerindra Jawa Tengah menyebut kegiatan Apel Kebangsaan yang diselenggarakan Pemprov Jawa Tengah terkesan mengamburkan APBD. Kegiatan yang berlangsung 17 Maret 2019 tersebut menelan anggaran lebih dari Rp 18 miliar.

"Kegiatan Apel Kebangsaan yang akan dilaksanakan 17 Maret oleh Gubernur Jateng itu sangat tidak tepat dan terkesan mengamburkan anggaran karena menelan biaya lebih dari Rp 18 miliar," ujar Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, Abdul Wachid saat dihubungi detikcom, Jumat (15/3/2019)

Menurutnya, kegiatan tersebut dilaksanakan di tengah kondisi ekonomi negara sedang melemah.

"Seharusnya cukup Ro 1,8 miliar tidak sampai Rp 18 miliar. Kegiatan itu tidak tepat karena kondisi ekonomi sedang melemah," paparnya.

Wachid mengklaim mendapat laporan dari anggota DPRD Jateng bahwa selama ini tidak ada pembahasan bersama antara DPRD dan eksekutif terkait anggaran kegiatan tersebut.

Baca juga: Heboh Apel Kebangsaan di Semarang Rogoh APBD Rp 18 M

"Dari informasi teman di DPRD Jateng, saat pembahasan anggaran 2019 DPRF tidak pernah diajak eksekutif membahas anggaran Apel Kebangsaan," lanjutnya.

Bahkan, dirinya juga menyayangkan Apel Kebangsaan itu dilaksanakan bersamaan dengan Debat Cawapres.

"Jadi bisa menggangu Konsentrasi masyarakat yang ingin melihat kualitas Cawapres dalam debat," keluhnya.

Baca juga: Pak Ganjar, 218 Km Jalan Rusak di Brebes Butuh Dana Bantuan Gubernur

Selain itu, Wachid juga mempertanyakan muatan kegiatan. Apel Kebangsaan yang dimaksud dinilai hanya sebatas panggung hiburan.

"Ada tokoh agama dan pejabat teras yang diundang. Dan ada juga panggung dangdut dan musik rock. Apa ini Apel Kebangsaan, ini sangat keliru," terang dia.

Dia membandingkan jika anggaran Rp 18 miliar itu dialokasikan pada program rumah tak layak huni (RTLH) dan gaji guru honorer.

"Apabila satu RTLH membutuhkan Rp 15 juta per rumah, maka bisa membangun RTLH sebanyak 1.200 lebih. Atau, untuk gaji guru K2 sebanyak 18.000 guru K2 kalau Rp 1 juta sebulan," tandasnya. (sip/sip)