Puan Maharani Serahkan Bantuan untuk Masyarakat Banyumas

Banyumas - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK), Puan Maharani melakukan kunjuangan kerja ke Kabupaten Banyumas. Menko PMK juga menyerahkan sejumlah bantuan dan memberikan arahan tentang nilai-nilai Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

"Saya datang kesini untuk memastikan bahwa distribusi pelaksanaan semua bansosb= yang ada dibawah tupoksi Kemen PMK itu sudah berjalan dengan baik di Banyumas," kata Puan Maharani saat berada di Pendopo Sipanji, Kabupaten Banyumas, Sabtu (9/2/2019).

Selain Menko PMK, hadir pula dalam kegiatan tersebut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Banyumas Achmad Husain serta ribuan masyarakat Banyumas penerima bantuan.

Dalam acara tersebut dirinya juga berinteraksi langsung dengan masyarakat Banyumas penerima manfaat. Dia memastikan apakah para penerima manfaat benar menerima sesuai dengan yang di programkan pemerintah.

"Tadi saya juga tanya, apakah ada yang menerima kartu tapi tidak menerima manfaat tidak, ternyata mereka menyatakan menerima manfaat, berapa yang diterima, mereka pun bisa menjawab sesuai dengan yang diberikan pemerintah," jelasnya.

Dia menjelaskan, jika memang program program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah kabupaten dan kota seluruh Indonesia untuk bisa membuat masyarakat lebih sejahtera. Selain itu menurunkan angka kemiskinan dan memberikan anak-anak kesempatan agar bisa mendapatkan pendidikannya.

Baca juga: Puan: Dapat Input dari Kementerian, Jokowi Siap Hadapi Debat Kedua

"Jadi saya datang kesini selain memberikan juga ingin memastikan bahwa bansos- bansos pemerintahan Bapak Jokowi ini diterima oleh masyarakat," ucapnya.

Dia menjelaskan dari hasil evaluasi di tahun 2019, bantuan sosial yang diberikan pemerintah ternyata sangat bermanfaat, karena tepat sasaran. Selain itu pihaknya juga akan menambah jumlah dana bantuan secara bertahap.

"Kita memang harus kerjasama dengan kepala daerah yang ada apakah itu di Provinsi atau Kabupaten Kota. Karena yang paling tahu masyarakatnya itu pemerintah daerah. Jadi sekarang sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah akan kita teruskan basis data per 3 bulan akan selalu di update oleh pemerintah daerah," ujarnya.

Baca juga: Cerita Menko PMK Saat Jokowi Ngotot Off Road Cek Trans Kalimantan

Simak Juga 'Menteri Puan Diundang Khusus ke Festival Janadriyah':

[Gambas:Video 20detik]

(arb/bgs)