TKN: Tak Ada Toleransi untuk Setiap yang Bersalah

Semarang - Tuduhan intervensi terhadap anggota BPN dan upaya kriminalisasi ulama kerap tertuju kepada Jokowi. Hal ini kembali mencuat, saat Buni Yani dan Ahmad Dhani resmi dinyatakan bersalah di mata hukum.

Menanggapi polemik tuduhan kriminalisasi ulama yang terjadi saat ini, Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Juliari P. Batubara meminta untuk segala sesuatu info harus ditelusuri akurasinya. Sebab, kemudahan akses mempublikasikan pendapat kini semakin mudah dan dapat dilakukan dimana saja.

"Kriminalisasi itu membuat orang benar menjadi salah, bukan menghukum orang salah. Jadi harus hati-hati, cari dulu kebenaran infonya, benar atau tidak, jangan hanya percaya begitu saja," jelas Juliari saat melaksanakan kunjungan kerja di Tlogo Resort, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, Minggu (3/2/2019).

Didepan tokoh lintas agama yang hadir sore itu, Juliari menambahkan perbedaan yang terjadi hari ini dengan orde baru. Menurutnya, hari ini demokratisasi berpendapat lebih terjamin jika dibandingkan di era Soeharto.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mengkritisi pemerintah itu sah dan perlu, tetapi cara yang digunakan harus sesuai prosedur hukum. Bayangin dulu kritik pemerintah, besok bisa hilang. Saya ngomong gini karena bersinggungan langsung dengan era itu," jelas Juliari.

Dalam kesempatan itu, Romo Pujiyanto, mewakili tokoh agama yang hadir menyampaikan jangan sampai perbedaan pilihan melunturkan rasa persaudaraan. Sebab, sulit mengembalikan rasa damai yang terbina jika sudah terlanjur rusak tak terselamatkan.

"Menjaga perdamaian ini tugas mulia. Siapapun harus menjaga perdamaian, jangan sampai terhasut hal-hal negatif, sebab itu akan menjauhkan hidup dari rasa nyaman. Ingat, menjaga memang susah, tetapi kehilangan rasa damai akan lebih menyusahkan,"tandas Romo Pujiyanto.

(bgs/bgs)