Aksi 'Jogja Damai 9119', Saatnya Warga Yogya Lawan Klithih

Aksi warga Yogya melawan klithih. Foto: Usman Hadi/detikcom

Yogyakarta - Ratusan warga Yogyakarta menggelar aksi 'Jogja Damai 9119'. Aksi merespon maraknya kriminalitas jalanan ini dilakukan dengan longmarch dari Alun-alun Utara Keraton Yogyakarta ke Kepatihan Kantor Gubernur DIY.

Pantauan di lokasi, ratusan warga ini mulai longmarch sekitar pukul 09.05 WIB. Koordinator aksi sempat memberikan arahan ke peserta sebelum longmarch. Setelahnya mereka berjalan ke Kantor Gubernur untuk menemui Sri Sultan HB X.

Koordinator aksi 'Jogja Damai 9119', Suryo Aji, menjelaskan aksi ini murni inisiatif masyarakat Yogyakarta. Dia menjamin aksi wujud keprihatinan warga Yogyakarta ini tidak ditumpangi kepentingan politik apapun.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Acara ini tercipta dari masyarakat Yogyakarta yang simpatik dengan banyaknya aksi kriminalitas jalanan. Saya tidak akan menyebut klithih, karena bahasa klithih bagi saya adalah bahasa Jawa untuk dolan," ujarnya, Rabu (9/1/2019).

Aksi dimulai dai Alun-alun Utara Keraton Yogyakarta. Foto: Usman Hadi/detikcom

"Kita sudah sepakat bahwa aksi ini (Jogja Damai 9119) kita tidak ada tendensi politik apapun. Malah kita kalau ada orang yang berpolitik di sini nanti kita tangkap, kita serahkan ke polisi bahwa itu adalah provokator," lanjutnya.

Ada kopi yang disediakan gratis untuk peserta aksi. Foto: Usman Hadi/detikcom

Dijelaskannya, tujuan aksi ini yakni untuk meminta pemerintah lebih memperhatikan masyarakatnya. Mereka ingin menyampaikan aspirasi masyarakat yang mulai resah dengan maraknya tindak kriminalitas di jalanan.

Dalam aksi ini, panitia menyediakan kopi gratis untuk para peserta aksi atau warga yang melintas di Alun-alun Utara Keraton Yogyakarta. Spanduk hitam bertuliskan 'Aksi Lawan Klithih' dibentangkan oleh peserta aksi.

"Kita ingin pemerintah lebih memperhatikan masyarakat. Jadi agar lebih aman, lebih nyaman, lebih damai di dalam apapun. Kita cuma ingin menyampaikan aspirasi ke pemerintah, ini dikeluhkan masyarakat," ungkapnya.

"Kalau usulan kami mungkin pemerintah bisa menggemborkan untuk ronda, keliling bersama atau pun poskampling bersama untuk mengantisipasi kriminalitas di jalanan. Sekali lagi kriminalitas di jalanan, bukan klitih," tutupnya. (sip/sip)