Aksi itu digelar di depan kantor DPRD Banjarnegara diikuti para pengusaha tambang pasir, sopir truk, awak bongkar-muat di sekitar Kecamatan Bawang. Mereka menuntut agar pemkab membatalkan pemasangan portal di Mantrianom Kecamatan Bawang.
Saat audensi antara perwakilan aksi dengan DPRD, puluhan truk berjejer di jalan nasional tersebut mulai pukul 12.30 WIB hingga sore hari.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Foto: Uje Hartono/detikcom |
"Kami menagih janji soal keputusan audensi pada 1 November 2018 lalu. Tetapi, pak bupati justru mengeluarkan pernyataan di luar hasil keputusan audensi," kata dSetyawan di kantor DPRD Banjarnegara, Rabu (26/12/2018).
Ia mengatakan hasil audensi saat ini bersama DPRD dan dinas terkait menyepakai bahwa kajian terkait kelas jalan masih dilakukan. Selain itu, selama kajian belum selesai pemortalan tidak dilakukan.
"Keputusan lain yakni, kepada semua pihak agar menjaga kondisi nyaman dan damai, serta kebijakan yang diambil pemerintah kabupaten hendaknya mempertimbangkan berbagai aspek," sebutnya.
Dalam aksi ini, Setyawan menuturkan ada 60 armada truk yang dibawa ke depan kantor DPRD Banjarnegara. "Ada 60 armada truk," tuturnya.
Ketua DPRD Banjarnegara Nuryanto mengatakan saat ini kajian masih dilakukan oleh tim teknis dari dinas terkait. Ia mengimbau agar semua pihak menjaga situasi kondusif di Banjarnegara.
"Tim teknis dari DPU, Dishub dan dinas lainnya sedang melakukan kajian. Saat ini kami imbau agar semuanya menjaga situasi yang kondusif," ujarnya.
Tonton juga video 'Dinilai Rusak Situs Majapahit, Warga Demo Perluasan TPA':
(bgs/bgs)












































Foto: Uje Hartono/detikcom