Sering Dilaporkan, Pemerintah Daerah Didorong Kampanyekan HAM

Wonosobo - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) mendorong pemerintah daerah menjadi garda terdepan dalam pemenuhan kebutuhan HAM. Dalam setahun kimisi itu menerima 8 ribu aduan. Banyak aduan terhadap pelayanan pemerintah daerah terkait pemenuhan kebutuhan HAM.

Hal ini disampaikan Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, di Festival HAM 2018 di Wonosobo, Selasa (13/11/2018). Menurutnya, banyak pemerintah daerah yang masih canggung dalam menyelesaikan konflik terkait pemenuhan HAM.

"Misalnya penutupan tempat ibadah tertentu, saya melihat beberapa kepala daerah terlihat ewuh-pekewuh (kerepotan) karena mungkin dapat serangan dari kelompok tertentu. Padahal, mestinya bisa memfasilitasi tentang perbedaan pandangan. Karena tidak mungkin selalu menunggu dari pemerintah pusat," ujarnya.

Baca juga: Sebagian Penghayat Kepercayaan di Gunungkidul Belum Merubah KTP

Di sisi lain, pemerintah daerah di seluruh Indonesia juga paling banyak dilaporkan terkait konflik agraria dan sumber daya alam. Sehingga perlu ada keseriusan pemerintah daerah untuk menangani pemenuhan HAM.

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik (Foto: Uje Hartono/detikcom)

Hal tersebut kata dia, bisa diwujudkan dengan regulasi, dukungan alokasi anggaran hingga pembinaan staf di pemerintah daerah agar mempunyai pemahaman tentang HAM.

"Selama ini pemerintah daerah banyak diadukan tentang konflik agraria dan sumber daya alam. Menyusul korporasi menjadi paling banyak kedua yang diadukan terkait konflik agraria," terangnya.

Baca juga: Komnas HAM Siap Dampingi Bu Nuril Perekam Perilaku Mesum Kepsek

Dalam setahun, Komnas HAM menerima aduan hingga 8 ribu kasus. Sedangakn untuk kasus agraria sekitar 1500 aduan.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menyambut baik jika ada yang melaporkan pemerintah daerah terkait pemenuhan kebutuhan HAM. Menurutnya, dengan banyaknya laporan justru menggambarkan tingginya kesadaran warga terkait pemenuhan kebutuhan HAM.

"Jika banyak yang melaporkan berarti banyak yang peduli. Tetapi kalau banyak laporan artinya tidak ramah HAM ini yang harus dikoreksi. Mestinya dilihat bagaimana pemerintah merespons laporan itu," kata dia.

Ia berharap, semua kabupaten/kota di Jawa Tengah bisa semakin memenuhi kebutuhan HAM di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lainnya.

"Seperti saat musyawarah rencana pembangunan, kami selalu mendahulukan mereka yang disabilitas dan anak. Agar apa yang menjadi kebutuhan mereka bisa disampaikan," ujarnya. (mbr/mbr)