"Kalau itu kebijakan Presiden Jokowi, saya tidak boleh terburu-buru mengatakan kebijakan itu salah karena setiap presiden punya hak dan kewenangan untuk menetapkan kebijakan, atau merubah sebuah kebijakan yang ada," kata SBY ditemui wartawan seusai menghadiri acara konsolidasi caleg Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Kabupaten Kulon Progo, Minggu (28/10/2018).
Namun, SBY mengaku mulai menyoroti penggratisan biaya tol jembatan Suramadu setelah kebijakan itu menuai kontroversi di masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut SBY, Jokowi harus segera memberi penjelasan lengkap ke masyarakat karena kebijakannya memicu permintaan dari masyatakat yang ingin jalan tol lainnya juga digratiskan.
"Rakyat ini kan hanya ingin mendengarkan mengapa hanya Suramadu yang digratiskan. Bahkan sekarang saya mendengar, minta juga (tol) Jagorawi digratiskan karena sudah lama dan dianggap sudah untunglah pembangunnya sehingga bisa membantu rakyat untuk tidak lagi dibebani (biaya tol)," jelasnya.
"Itupun (permintaan tol lain digratiskan) juga silakan diolah oleh pemerintahan sekarang. Yang penting bagi saya sebagai seorang warga negara juga, rakyat juga sekarang ini, setiap kebijakan pemerintah dijelaskan baik-baik kepada rakyat. Dengan demikian tidak menimbulkan miss persepsi ataupun polemik yang berkepanjangan," pungkasnya. (mbr/mbr)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini