Hal itu diungkapkan Ferry kepada wartawan disela acara pembekalan caleg Gerindra di gedung UTC Semarang. Menurutnya pernyataan Luhut soal perizinan menjadi dasar konsumen untuk membeli properti Meikarta.
"Pak Luhut katakan masalah perizinan termasuk amdal sudah selsai. Dengan OTT KPK ini membantah apa yang disampaikan Pak Luhut, ternyata perizinan belum selesai. Pernyataan Pak Luhut menjadi dasar konsumen membayar, jumlahnya ribuan orang. Pak Luhut jadi representasi pemerintah," kata Ferry di UTC Semarang, Selasa (23/10/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pak Luhut harus klarifikasi itu, KPK harus panggil Pak Luhut. Penting bagi KPK untuk mengusut Pak Luhut. Karena tidak hanya kali ini, kasus reklamasi Pak Luhut juga selalu pasang badan," ujarnya.
Selain itu menurut Ferry CEO Lippo Group James T Riady juga harus diperiksa KPK karena pasti mengetahui soal kasus suap itu. Secara korporasi, lanjut Ferry, James dinilai menjadi pemimpin yang mengatahui apa yang terjadi termasuk proses suap.
"Jadi, satu, desak KPK periksa Pak Luhut. Dua, periksa James karena terlibat kebijakan korporasi untuk menyuap. Ketiga, tim kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf Amin harus klarifikasi keterlibatan Bu Neneng sebagai angggota timses. Karena muncul dugaan uang digunakan untuk dana kampanye," tegasnya.
Saksikan juga video 'KPK akan Periksa Bos Lippo James Riady Terkait Suap Meikarta':
(alg/sip)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini