Selasa 23 Oktober 2018, 16:19 WIB
Kasus Suap Meikarta, Gerindra Minta KPK Berani Periksa Luhut
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono. Foto: Angling Adhitya Purbaya/detikcom
Semarang -
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono menilai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan harus ikut diperiksa KPK terkait kasus suap Meikarta. Hal itu karena Luhut pernah menyebut perizinan Meikarta sudah beres.
Hal itu diungkapkan Ferry kepada wartawan disela acara pembekalan caleg Gerindra di gedung UTC Semarang. Menurutnya pernyataan Luhut soal perizinan menjadi dasar konsumen untuk membeli properti Meikarta.
"Pak Luhut katakan masalah perizinan termasuk amdal sudah selsai. Dengan OTT KPK ini membantah apa yang disampaikan Pak Luhut, ternyata perizinan belum selesai. Pernyataan Pak Luhut menjadi dasar konsumen membayar, jumlahnya ribuan orang. Pak Luhut jadi representasi pemerintah," kata Ferry di UTC Semarang, Selasa (23/10/2018).
Pernyataan tersebut diutarakan Luhut saat menghadiri topping off 2 tower baru Meikarta bersama CEO Lippo Group James T Riady pada 29 Oktober 2017. Oleh sebab itu menurut Ferry, KPK harus berani memanggil Luhut untuk klarifikasi.
"Pak Luhut harus klarifikasi itu, KPK harus panggil Pak Luhut. Penting bagi KPK untuk mengusut Pak Luhut. Karena tidak hanya kali ini, kasus reklamasi Pak Luhut juga selalu pasang badan," ujarnya.
Selain itu menurut Ferry CEO Lippo Group James T Riady juga harus diperiksa KPK karena pasti mengetahui soal kasus suap itu. Secara korporasi, lanjut Ferry, James dinilai menjadi pemimpin yang mengatahui apa yang terjadi termasuk proses suap.
"Jadi, satu, desak KPK periksa Pak Luhut. Dua, periksa James karena terlibat kebijakan korporasi untuk menyuap. Ketiga, tim kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf Amin harus klarifikasi keterlibatan Bu Neneng sebagai angggota timses. Karena muncul dugaan uang digunakan untuk dana kampanye," tegasnya.
Saksikan juga video 'KPK akan Periksa Bos Lippo James Riady Terkait Suap Meikarta':
(alg/sip)
Hal itu diungkapkan Ferry kepada wartawan disela acara pembekalan caleg Gerindra di gedung UTC Semarang. Menurutnya pernyataan Luhut soal perizinan menjadi dasar konsumen untuk membeli properti Meikarta.
"Pak Luhut katakan masalah perizinan termasuk amdal sudah selsai. Dengan OTT KPK ini membantah apa yang disampaikan Pak Luhut, ternyata perizinan belum selesai. Pernyataan Pak Luhut menjadi dasar konsumen membayar, jumlahnya ribuan orang. Pak Luhut jadi representasi pemerintah," kata Ferry di UTC Semarang, Selasa (23/10/2018).
Pernyataan tersebut diutarakan Luhut saat menghadiri topping off 2 tower baru Meikarta bersama CEO Lippo Group James T Riady pada 29 Oktober 2017. Oleh sebab itu menurut Ferry, KPK harus berani memanggil Luhut untuk klarifikasi.
"Pak Luhut harus klarifikasi itu, KPK harus panggil Pak Luhut. Penting bagi KPK untuk mengusut Pak Luhut. Karena tidak hanya kali ini, kasus reklamasi Pak Luhut juga selalu pasang badan," ujarnya.
Selain itu menurut Ferry CEO Lippo Group James T Riady juga harus diperiksa KPK karena pasti mengetahui soal kasus suap itu. Secara korporasi, lanjut Ferry, James dinilai menjadi pemimpin yang mengatahui apa yang terjadi termasuk proses suap.
"Jadi, satu, desak KPK periksa Pak Luhut. Dua, periksa James karena terlibat kebijakan korporasi untuk menyuap. Ketiga, tim kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf Amin harus klarifikasi keterlibatan Bu Neneng sebagai angggota timses. Karena muncul dugaan uang digunakan untuk dana kampanye," tegasnya.
Saksikan juga video 'KPK akan Periksa Bos Lippo James Riady Terkait Suap Meikarta':
(alg/sip)
