.webp)
Pendataan yang dilakukan adalah sesuai prosedur karena acara bersifat nasional izin penylengaraan berada ditangan Mabes Polri. Polda DIY hanya memberikan saran dan masukan-masukan sebagai bahan pertimbangan.
Kabid Humas Polda DIY, AKBP Yulianto mengungkapkan tidak ada intervensi yang dilakukan kepolisian. Kegiatan berkala nasional seperti muktamar proses perizinannya di Mabes Polri. Sementara Polda DIY selaku tuan rumah hanya mengeluarkan rekomendasi untuk dijadikan pertimbangan mabes dalam mengeluarkan izin.
"Tidak ada. Ketika rekomendasi itu dibuat kan pasti ada jumlah pesertanya, estimasi pesertanya, kan itu bukan intervensi. Ya kalau misalnya bertanya (nama) calon-calon, nama peserta itu kan supaya kita tahu juga gambaran petanya itu seperti apa," paparnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"(Untuk mempetakan) kerawanan, kira-kira ada ekses enggak, kira-kira bisa memunculkan pertentangan enggak di antara mereka itu. Kalau mereka bertentangan, apakah bisa mengganggu kamtibmas atau tidak," paparnya.
"Jangan diartikan itu sebuah intervensi. Itu adalah supaya kita tahu oh ini calonnya ini, oh ini backgroundnya ini. Jadi kita bisa mendeteksi secara awal potensi-potensi gangguan yang mungkin ada," lanjutnya.
Yulianto menambahkan Polda DIY welcome menerima pengurus Pemuda Muhammadiyah yang ingin bersilaturahmi ke Polda DIY. Menurutnya, Polda DIY selalu terbuka untuk masyarakat.
"Pak kapolda welcome kepada semua," kata Yulianto. (bgs/bgs)
