DetikNews
Selasa 16 Oktober 2018, 16:35 WIB

KPK: Biaya Selama Pemilu Jadi Alasan Kepala Daerah Korupsi

Bayu Ardi Isnanto - detikNews
KPK: Biaya Selama Pemilu Jadi Alasan Kepala Daerah Korupsi Basaria Panjaitan di Klaten. Foto: Bayu Ardi Isnanto/detikcom
Klaten - Tertangkapnya Bupati Bekasi oleh KPK menambah daftar rentetan kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. KPK mengkaji bahwa biaya selama pemilu merupakan alasan mereka melakukan korupsi.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, mengatakan tengah melakukan kajian mengenai pencegahan tindak pidana korupsi di kalangan kepala daerah. Hasilnya, korupsi dilakukan karena kaitan dengan proses Pilkada.

"Kalau kita pelajari, hasil dari kajian tim litbang kita, sebagian besar atau hampir semua butuh biaya banyak, untuk kampanye, saksi, dan lain lain, belum mahar lagi," kata Basaria kepada wartawan usai menghadiri Roadshow Bus KPK di Gedung Radio Siaran Pemerintah Daerah Klaten (RSPD) Klaten, Selasa (16/10/2018).

Menurutnya, hal tersebut menjadi lingkaran setan. Kepala daerah terpilih mau tidak mau harus mengembalikan biaya yang dia keluarkan selama proses pilkada.

"Sehingga mau tidak mau seperti lingkaran setan, dia harus mengembalikan itu. Sebagian besar kendala ialah perlunya biaya kampanye dan dana lainnya dalam proses pilkada," ujar dia.

Nantinya KPK akan mengkaji lebih dalam bersama para ahli apakah proses pilkada secara langsung akan terus dipertahankan.

"Harus dengan pendapat ahli, apa masih harus dipertahankan dengan cara-cara seperti sekarang ini. Dan berapa biaya untuk seluruh Indonesia. Apakah tidak lebih baik dana ini dipakai untuk lainnya," kata dia.

Dia juga mengajak pemerintah ikut melakukan kajian. Dia berharap kajian menghasilkan kebijakan yang sejalan dengan antikorupsi.

"Ini perlu kajian khusus pencegahan, bukan hanya KPK, tapi juga pemerintah, untuk menghindari korupsi. Kalau semua kepala daerah dan anggota DPR kena OTT, nanti negara juga tidak akan jalan, tidak bisa bergerak cepat," pungkasnya.


Simak Juga 'KPK Usul Pelapor Korupsi Dihadiahi 1% dari Kerugian Negara':

[Gambas:Video 20detik]



(sip/sip)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed