"Kita menyepakati beberapa hal terkait prinsip tentang pola dan cara kampanye bagi pemenangan Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019. Yaitu kerangka ekonomi kerakyatan yang disebut dengan arus baru ekonomi Indonesia berbasis syariah," kata Sekjen DPP Kurma, Aris Munandar seusai acara deklarasi DPW Kurma DIY di Ndalem Mulangen Mlagi, Sleman, Selasa (9/10/2018).
Aris menyebutkan Kurma yang sudah terbentuk kepengurusan pusat di Jakarta serta kepengurusan daerah di kabupaten/kota bersepakat bahwa arus baru ekonomi Indonesia adalah ekonomi syariah yang menjadi prioritas utama pengembangan ekonomi kerakyatan. Program itu disebutnya telah diterapkan Ma'ruf Amin di sejumlah pesantren.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, kekuatan-kekuatan ekonomi saat ini masih berputar di basis-basis perorangan atau sebagian kelompok. Rangkaian sistem ekonomi yang terjadi masih dan makin menguatkan yang kuat, melemahkan yang lemah.
"Kerja sama ekonomi pun tidak benar-benar sebagai suatu bentuk kerja sama yang saling menguntungkan, tapi seperti sebuah jebakan bahwa yang lemah harus mengikuti kemauan yang kuat," ujarnya.
"Oleh karena itu, penting bagi kita, seluruh elemen bangsa untuk melakukan pengawalan dan pendampingan dalam skema kerangka kegiatan ekonomi yang berbasis kemitraan. Yang mampu menghubungkan harapan dan bentuk pelaksanaan kegiatan ekonomi kerakyatan secara konkret," sambungnya.
Aris menambahkan program riil yang sedang digalang relawan Kurma beserta koalisi di lapangan saat ini adalah pemberdayaan dan penguatan jasa tani di pedesaan. (bgs/bgs)