Bupati Gunungkidul Jadi Kader 2 Parpol, KPU: Tidak Bisa

Gunungkidul - Bupati Gunungkidul, Badingah, saat ini tercatat sebagai Majelis Pertimbangan DPD PAN Gunungkidul sekaligus Dewan Pembina DPD Partai NasDem Gunungkidul. KPU Gunungkidul menegaskan, hal tersebut tidak bisa dibenarkan.

Ketua Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul, Ahmad Ruslan Hani, menegaskan secara aturan tidak bisa seseorang menjadi kader di dua parpol sekaligus. "Enggak bisa menjadi (kader) di dua partai itu," kata Hani saat dihubungi detikcom, Senin (24/9/2018).

Baca juga: Ini Jawaban Bupati Gunungkidul soal Dia Tercatat Kader 2 Parpol

Hani mengatakan, merujuk aturan jika anggota parpol pindah partai maka dia harus menanggalkan keanggotaannya di partai lama. Anggota tersebut hanya bisa aktif berorganisasi di parpol baru.

"(Menjadi kader) dua partai kan artinya tidak bisa. Harus menjadi (kader) di satu partai. Kalau (kepengurusan) ganda kan salah satu harus dicoret," lanjutnya.

Baca juga: Bupati Gunungkidul Tercatat Jadi Kader PAN dan NasDem, Kok Bisa?

Namun Hani tidak bersedia berkomentar terlalu jauh terkait polemik kepengurusan ganda Badingah. Dia beralasan kepengurusan ganda Badingah tidak ada kaitannya dengan Pileg 2019 mendatang.

"Kalau ini kan kebetulan peruntukannya (kasus keanggotaan ganda) Bu Badingah tidak ada kaitannya dengan pemilu legislatif," ungkapnya.

"Itu (polemik kepengurusan ganda Badingah) wewenangnya partai," dalihnya.



Tonton juga 'Kwik Kian Gie: Saya Masih Kader PDIP!':

[Gambas:Video 20detik]

(mbr/mbr)