DetikNews
Sabtu 22 September 2018, 11:12 WIB

Bawaslu Jateng Ungkap Potensi Kecurangan Pemilu, Termasuk Soal ASN

Imam Suripto - detikNews
Bawaslu Jateng Ungkap Potensi Kecurangan Pemilu, Termasuk Soal ASN Bawaslu Jateng beri Bimbingan Teknis Pengawasan Partisipatif di Brebes. Foto: Imam Suripto/detikcom
Brebes - Bawaslu Jateng menyampaikan beberapa indikator kerawanan pemilu di Jateng. Dua di antaranya adalah tentang politik uang dan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Bawaslu Jateng sudah menyampaikan data kepada Bawaslu RI terkait dengan indeks kerawanan pemilu. Ada beberapa indikator di Jateng, pertama terkait dengan politik uang dan keterlibatan ASN," ungkap anggota Bawaslu Provinsi Jateng, Heru Cahyono.

Hal ini disampaikan Heru usai menyampaikan materi Bimbingan Teknis Pengawasan Partisipatif kepada Masyarakat dan Pramuka di Grand Dian Hotel Brebes Sabtu (22/9/2018). Heru mengatakan bahwa indeks kerawanan pemilu di Jateng berpatokan pada pelaksanaan pilkada yang digelar beberapa waktu lalu di Jateng.

"Dua hal itu barometernya adalah pada saat pilkada. Akan tetapi tentunya pileg ini peta kerawanan akan sedikit berbeda," imbuhnya.


Diuraikan Heru, secara umum kerawanan pelanggaran terjadi di daerah-daerah pinggiran. Hal ini karena pengawasan di lokasi tersebut dinilai sangat terbatas.

Sedangkan terkait kerawanan keterlibatan ASN, kata Heru, berada di daerah perkotaan. Para ASN ini tidak sedikit yang berpotensi ikut dalam politik praktis.

Heru menilai ketidaknetralan ASN dalam pemilu ini, dipengeruhi oleh kepala daerahnya.


"Mensponsori paslon tertentu dengan imbalan, suatu saat nanti bisa mendapatkan kemanfaatan dari upaya tersebut," tuturnya.

Heru menimbuhkan, keterlibatan ASN dalam mendukung calon dan yang masuk dalam katagori terstruktur sistematis dan masif (TSM) bisa dilihat dari hasil pemilu. Bila pada hasil pemilu nanti salah satu calon memperoleh lebih dari 50 persen dan mendapatkan dukungan lebih dari separuh wilayah, maka patut dicurigai adanya kecurangan.

"Bila hasilnya mendapatkan lebih dari 50 persen dan didukung lebih dari separuh wilayah, diindikasikan ada kecurangan. Bisa jadi ASN ikut kampanye," ucapnya.

Untuk meminimalisir terjadinya kecurangan ini, anggota Bawaslu ini menyebut perlu adanya pengawasan partisipatif dari masyarakat.


Simak Juga 'Cara Bawaslu Cegah Kecurangan Pemmilu 2018':

[Gambas:Video 20detik]


(sip/sip)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed