Marsekal Hadi menegaskan prajurit TNI dilarang keras masuk timses salah satu paslon. Apabila ada anggota ingin berpolitik praktis maka yang bersangkutan harus pensiun dari kedinasan.
"Ya pensiun (apabila ingin masuk timses), yang jelas kalau masih anggota TNI ya sama sekali tidak boleh berbuat apa-apa (berpolitik praktis)," tegasnya kepada wartawan usai berziarah di makam Panglima Besar Jenderal Sudirman, di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusumanegara Yogyakarta, Kamis (20/9/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut dia menegaskan lembaga yang dipimpinnya akan senantiasa netral dan tidak memihak pada salah satu paslon yang bertarung dalam Pilpres.
"Netralitas pasti, netralitas pasti, dan saya sudah mengeluarkan buku saku untuk pegangan para prajurit di lapangan. Apabila ada yang melanggar itu sanksinya sangat berat," tegasnya.
"Saya minta rekan-rekan media apabila melihat bahwa ada prajurit TNI yang melanggar, silakan melapor ke Puspen, akan kita tindaklanjuti. Sanksinya sangat tegas, karir sanksinya. Kalau sudah karir sudah selesai," tegasnya.
Panglima Hadi juga berbicara kesiapan TNI dalam Pileg dan Pilpres 2019. "TNI akan selalu membantu Polri ya, dalam rangka pengamanan pemilu di Pileg dan Pilpres tahun 2019. Kita semua serahkan kepada kepolisian, kekuatannya (utamanya) di sana," pungkasnya.
Tonton juga 'Ada TNI yang Tak Netral di Pemilu, Laporkan!':
(mbr/mbr)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini