Komisioner Divisi Hukum KPU Surakarta, Nurul Sutarti, mengatakan hampir seluruh bacaleg harus merevisi berkas pendaftarannya. Namun hanya 13 bacaleg yang tidak memenuhi syarat (TMS).
"13 orang itu dari enam partai politik (parpol). Yaitu Gerindra dan PBB masing-masing 2 orang, Nasdem ada 6 orang, lalu Perindo, PAN dan Hanura masing-masing seorang," kata Nurul di kantornya, Selasa (14/8/2018).
13 bacaleg tersebut tidak dapat melengkapi persyaratan hingga batas waktu yang ditentukan. Antara lain ialah masalah ijazah SMA yang hilang.
"Kalau hilang, sesuai Permendikbud no 29 tahun 2014 itu kan harus mengetahui dinas terkait. Sekarang SMA berada di provinsi, mungkin waktunya tidak cukup untuk mengurus," katanya.
Selain itu, ada pula bacaleg yang SMA tempatnya bersekolah dahulu sudah bubar. Kondisi ini mewajibkan bacaleg harus mendatangkan beberapa teman ataupun guru yang pernah berada di SMA itu.
"Ada juga yang sempat TMS karena kesalahan urutan keterwakilan perempuan dalam daftar caleg. Setelah dipindah-pindah posisinya bisa memenuhi syarat," ujar dia.
Sementara itu, Ketua KPU Surakarta, Agus Sulistyo, mengatakan proses selanjutnya ialah menerima masukan dari masyarakat. Kemudian Daftar Calon Tetap (DCT) akan diumumkan 20 September 2018.
"Mungkin masukan masyarakat, si A ternyata pernah terlibat korupsi, maka kita serahkan lagi ke parpol. Nanti baru tanggal 20 September kita tetapkan jadi DCT," pungkasnya. (mbr/mbr)
