.webp)
"Hasil pengawasan hingga Minggu 8 Juli 2018, ada temuan 9.311 DPS bermasalah," kata Ketua Panwaslu Kabupaten Sleman, Ibnu Darpito, Senin (9/7/2018).
Dari DPS bermasalah itu, rinciannya yakni data ganda 5.733 orang pemilih, 276 orang pemilih tanpa NIK, 2 orang pemilih terindikasi NIK ganda, sebagai TNI/Polri aktif terdaftar ada 15 orang pemilih, belum usia 17 tahun dan belum menikah terdaftar 9 orang pemilih, meninggal dunia terdaftar 473 orang pemilih. Selanjutnya identitas tidak jelas baik itu tanpa NKK, alamat tidak lengkap, pindah domisili dan lainnya terdaftar sejumlah 2.748 orang pemilih serta terdapat pemilih memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum terdaftar dalam DPS sejumlah 55 orang pemilih.
"Data ganda apabila ada kesamaan pada tiga unsur data, di antaranya nomor induk kependudukan, nama, dan tempat tanggal lahir. Dan kegandaan bisa berasal dalam satu kecamatan dan satu tempat pemungutan suara (TPS)," jelas Ibnu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anggota Panwaslu Sleman, Karim Mustofa menambahkan, pihaknya sudah mengirimkan surat rekomendasi ke KPU terkait hasil pengawasan Panwas tersebut untuk segera ditindaklanjuti.
Sesuai tahapan, Panwaslu Sleman masih akan melakukan pencermatan dan pengawasan sampai pleno DPS ditetapkan menjadi DPS Hasil Perbaikan pada 22 Juli 2018.
"Jadi jumlah DPS bermasalah masih mungkin bertambah," imbuh Karim.
Untuk diketahui, pada Juni 2018 KPU Sleman telah menetapkan DPS untuk Kabupaten Sleman dengan total 779.687 jiwa, terdiri dari 379.616 pemilih laki-laki dan 400.071 pemilih perempuan. (bgs/bgs)
