Paslon Pilwalkot Tegal Habib Ali-Tanty Gugat Putusan KPUD ke MK

Imam Suripto - detikNews
Jumat, 06 Jul 2018 14:49 WIB
Pengundian nomor urut Pilwalkot Tegal. Foto: Imam Suripto/detikcom
Tegal - Paslon pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal, Jawa Tengah, Nomor 4 Habib Ali-Tanty (HATI) resmi mendaftar gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan ini diajukan karena ada indikasi dugaan kecurangan saat proses tahapan Pilwalkot Tegal.

Hal itu dibenarkan oleh FA Fredyanto Hascaryo SH MH selaku kuasa hukum Habib Ali-Tanty.

"Iya, secara resmi kami sudah daftar ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan pokok permohonan, perselisihan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal 2018. Pengajuan pada Kamis 5 Juli 2018 Pukul 10.07 WIB," kata Fredyanto, Jumat (6/7/2018).

Dalam gugatan Nomor 1/1/PAN.MK/2018, yang diajukan kemarin FA Fredyanto Hascaryo SH MH dan kawan-kawan sebagai pemohon, sedangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tegal sebagai termohon.

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Perkara Konstitusi (BP2K). Untuk kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Akta dibuat dan ditandatangani oleh Panitera, Kasianur Sidauruk.

Permohonan yang belum lengkap akan diberitahukan kepada Pemohon untuk segera dilengkapi sejak Pemohon menerima surat pemberitahuan. Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).

"Kami menolak hasil rekapitulasi dan memohon pemilihan suara ulang. Banyak pelanggaran yang terstruktur dan masif oleh penyelenggara pemilu. KPU mengaromakan pelanggaran yang terstruktur dan masif, sehingga seperti hal yang disengaja," lanjutnya.

Diwawancara terpisah, Ketua KPU Kota Tegal, Agus Wijanarko mengatakan belum menerima pemberitahuan adanya gugatan ke MKRI yang diajukan oleh salah satu paslon. Namun demikian, pihaknya akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi gugatan tsrsebut.

"Kami sudah konsolidasi sampai ke tingkat KPPS untuk menghadapi gugatan itu," tegas Agus. (sip/sip)