Sudirman Keluhkan Pelaksanaan Pilgub, KPU: Kami Netral dan Fair

Angling Adhitya Purbaya - detikNews
Jumat, 29 Jun 2018 19:11 WIB
Joko Purnomo (Foto: Eko Susanto/detikcom)
Joko Purnomo (Foto: Eko Susanto/detikcom)
Semarang - Calon Gubernur Jawa Tengah Sudirman Said menyatakan jika Pilkada digelar fair maka ia yakin akan unggul. Ketua KPU Jateng, Joko Purnomo, menegaskan Pilkada serentak sudah berjalan semestinya dan terbuka.

Sudirman Said menyatakan hal itu ketika bertemu Ketum PAN Zuklifli Hasan. Ia juga menceritakan pengalaman timnya yang sempat ditodong pistol dan dituduh sebagai pengguna narkoba pekan lalu.

"Jadi saya kira, kalau Pilkada ini lebih fair, saya yakin bisa lebih baik dan kita bisa unggul," kata Sudirman, Jumat (29/6/2018).


Sementara itu Ketua KPU Jateng, Joko Purnomo saat ditemui di kantornya menegaskan seluruh tahapan Pilkada sudah dilakukan terbuka dan fair. Bahkan ketika tim Sudirman-Ida mempermasalahkan DPT pihaknya langsung melakukan pengecekan.

"Seluruh tahapan terbuka, semua berjalan fair, tidak ada yang ditutupi atau sembunyikan. Contoh ketika DPT dipersoalkan, kita cek by name," kata Joko di kantornya, Jalan Veteran, Semarang.

Ia menjelaskan, saat pengecekan per nama terkait data DPT invalid yang diberikan tim Sudirman-Ida ternyata diketahui data itu valid. Contoh, nomor NIK warga Bandungan yang masih sama dengan warga Ambarwa, hal itu terjadi karena pemekaran daerah.

"Itu karena pemekaran jadi masih NIK Ambarawa, kecuali lahir setelah pemekaran," tandasnya.


Contoh lainnya, lanjut Joko, nama orang yang hanya 3 huruf dan banyak di Banjarnegara. Setelah dicek memang benar adanya. Kemudian nama orang yang sama persis bahkan tanggal lahir dan daerahnya itu juga memang ada.

"Nama dan tanggal lahir sama, misal Suparman kemarin ya memang sama," tegasnya.

Meski demikian Joko mengakui saat proses pemeliharaan DPT memang ditemukan sekitar 30 ribu data ganda dan hal itu sudah ditindak dengan mencoretnya.

"Tidak semua ganda (data yang diberikan), yang ganda betulan dalam pemelihrana DPT sudah coret sekitar 30an ribu," tandasnya.


Joko juga menegaskan jika memang ada sengketa, sudah ada prosedurnya untuk yaitu setelah rekapitualasi data di tingkat Provinsi. Akan ada masa untuk mengajukan gugatan ke MK selama 3 hari sesuai peraturan komisi pemilihan umum (PKPU).

"Ada mekanismenya jika ada sengketa," tegas Joko. (alg/mbr)