DetikNews
Kamis 07 Juni 2018, 15:38 WIB

Bawaslu Jateng Terima 63 Laporan Ketidaknetralan ASN Dalam Pilkada

Pertiwi - detikNews
Bawaslu Jateng Terima 63 Laporan Ketidaknetralan ASN Dalam Pilkada Ketua Bawaslu Jateng, Fajar Saka, saat launching keluarga anti money politicFoto: Pertiwi/detikcom
Magelang - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah menerima banyak laporan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Tahun ini, hingga akhir bulan Mei, Bawaslu menerima 63 laporan keterlibatan ASN dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak.

"Hampir di semua kabupaten/kota penyelenggara Pilkada di Jawa Tengah ada laporan keterlibatan ASN. Hanya saja saya tidak hafal jumlah-jumlahnya per daerah," jelas Ketua Bawaslu Jateng, Fajar Saka di sela launching keluarga anti-money politic di Kabupaten Magelang, Kamis (7/6/2018).

Fajar menyebutkan, dari 63 laporan pelanggaran oleh ASN tersebut, pelanggar tertinggi ada di Kabupaten Magelang. Yakni seorang kepala dinas.

"Di Kabupaten Magelang ada kepala dinas yang dilaporkan melakukan pelanggaran pemilu, berarti jabatan tertinggi pelanggar di Kabupaten Magelang. Daerah lain tertinggi hanya camat," ungkap Fajar.

Adapun sanksi tertinggi yang bisa diberikan kepada ASN pelanggar pemilu adalah sangsi sedang. Yakni berupa penundaan kenaikan pangkat.

Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten (Panwaskab) Magelang, M Habib Saleh menambahkan, pihaknya menerima cukup banyak aduan terkait indikasi ketidaknetralan ASN di Kabupaten Magelang.

"Hal ini terjadi karena kedua pasangan calon yang maju Pilkada adalah incumbent, Sehingga ASN punya kedekatan emosional," terang Habib.

Sampai saat ini, Panwaskab Magelang telah menerima 12 laporan ketidaknetralan ASN. Yakni melibatkan 1 kepala dinas, 3 camat, 3 kepala desa, 5 perangkat desa. Keterlibatan mereka berupa hadir saat kampanye terbuka, hingga mengikuti jalannya kampanye.

"Untuk sanksi kepada para pelanggar yang berhak adalah atasan mereka, kita memberikan rekomendasi. Sesuai kesepakatan, ketika memang pelanggaran sudah terbukti di panwas, meskipun administrasi, bupati akan mendisposisi untuk berikan sangsi kepada yang bersangkutan," urainya.
(sip/sip)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed