"Tasdi waktu Orde Baru sempat jadi sopir truk, ngangkut sayur dari kaki Gunung Slamet dibawa ke pasar, sering ngompreng juga," kata Wakil Bidang Kaderisasi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Purbalingga, Tongat kepada wartawan, Selasa (5/6/2018).
Kemudian saat reformasi, Tasdi banting setir dan mengawali kiprah politik menjadi anggota DPRD Purbalingga periode 1999-2004 dari PDIP. Di periode pertamanya, Tasdi mengisi alat kelengkapan dewan di Komisi D. Setelah itu, karir politik Tasdi semakin meningkat dengan terpilih sebagai Ketua DPRD selama dua periode, yakni 2004-2009 dan 2009-2014.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Secara otomatis wakilnya saat itu Sukento Rido Marhaendriyato naik menjadi Bupati Purbalingga. Sementara wakilnya kala itu mengalami kekosongan dan diisi oleh Tasdi yang saat itu menjabat Ketua DPRD Purbalingga dan juga sebagai Ketua DPC PDIP Purbalingga.
"Dengan mekanisme pergantian antar waktu (PAW) dari partai pengusung (PDIP), Tasdi dipilih DPRD sebagai wakil bupati mendampingi Sukento," jelasnya.
Kemudian pada tahun 2015 Tasdi mencalonkan diri menjadi Bupati Purbalingga dan terpilih dengan perolehan suara mutlak hingga kemudian dilantik pada bulan Februari 2016 dengan masa kepemimpinan 2016-2021, hingga ditahun ketiga ini Tasdi terseret kasus hingga terkena OTT oleh KPK pada Senin (4/6) kemarin.
Sementara menurut Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kebupaten Purbalingga, Suroto mengatakan jika, Tasdi yang baru menjabat selama tiga tahun itu sebelumnya merupakan Wakil Bupati Purbalingga dan memiliki etos kerja yang sangat tinggi.
"Pak Tasdi telah menjabat tahun ketiga, ini jabatan Bupati Purbalingga yang pertama setelah sebelumnya beliau menjabat sebagai anggota biasa DPRD dan dua kali menjadi ketua DPRD, lalu menjadi Wakil Bupati dan kemudian sekarang Bupati Purbalingga periode tahun 2016-2021," katanya.
Selama masa kepemimpinan Tasdi, lanjut dia, sudah banyak sekali prestasi yang diraihnya, salah satu yang paling menonjol adalah selama dua tahun berturut-turut, Kabupaten Purbalingga lepas dari Wajar Dengan pengecualian (WDP).
"Yang paling spektakuler adalah 2 tahun berturut turut kabupaten Purbalingga sudah lepas dari WDP artinya mendapat predikat pemeriksaan keuangan dari BPK dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mulai tahun 2017 dan dilanjutkan di tahun 2018," tuturnya.
Selain itu, kata dia berbagai rekor uga diraih dalam berbagai kegiatan mulai dari Pemerintah, Pembangunan dan Pembangunan Masyarakat. Serta berbagai kegiatan sosial diantaranya mewajibkan ASN Pemkab untuk salat subuh berjamaah.
"Sudah luar biasa banyak, termasuk juga tergolong bupati yang paling aktif dalam bagaimana menggerakkan keswadayaan dan kegiatan masyarakat melalui kegiatan sosial, bupati ngaji dan berbagai hal yang melibatkan partisipasi dan keswadayaan oleh masyarakat," katanya.
Sedangkan permasalahan di Kabupaten Purbalingga yang paling menonjo dan langsung diselesaikan oleh Tasdi diantaranya adalah saat kabupaten tersebut mengalami darurat sampah.
"Salah satunya yang menonjol darurat sampah di Purbalingga dan sekarang sedang proses penyelesaian dengan terbangunnya tempat pengelolaan sampah di Desa Bedagas, Pangadegan," ujarnya.
Termasuk diantaranya penghargaan diberbagai bidang pemerintahan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang sudah banyak didapat mulai dari Bupati Pro Investasi dan lain-lain. (arb/bgs)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini