DetikNews
Senin 14 Mei 2018, 07:35 WIB

Pengamat UGM: Ada Ego Sektoral dalam Revisi UU Antiterorisme

Usman Hadi - detikNews
Pengamat UGM: Ada Ego Sektoral dalam Revisi UU Antiterorisme Salah satu TKP bom di Surabaya. Foto: Deni
Sleman - Revisi UU Antiterorisme dinilai kini mendesak untuk segera disahkan. Sebab hal itu membuat penanganan terorisme yang ada belum optimal.

"Saya kira kan sekarang ini penanganan terorisme itu masih fragmented," kata Dekan Fisipol UGM, Erwan Agus Purwanto, Minggu (13/5/2018).

"Saya kira RUU ini (Antiterorisme) segera disahkan, ini kan sebetulnya tidak disahkan itu karena tarik menarik. Semua pihak ingin menjadi semacam leading sektornya, begitu ya," lanjutnya.

Menurutnya, Polri, TNI, dan BNPT terkesan berjalan sendiri-sendiri. Sementara penanganan terorisme antar lembaga tidak jelas dan terkesan tumpang tindih.

Jika RUU tersebut tidak segera disahkan, lanjutnya, maka kepentingan nasional yang akan menjadi korban.

"Kalau sudah disahkan harapannya lebih sinergis, semua pihak bisa terlibat dan peran masing-masing pihak itu 'apa' menjadi jelas. Sekarang TNI ingin terlibat di situ, Polri ingin menangani, kemudian BNPT dan sebagainya," ungkapnya.


Erwan melanjutkan, selama ini penanganan aksi teror tidak optimal. Dia mencontohkan saat terjadi insiden penyanderaan anggota polisi di Brimob kemarin. Menurutnya, semestinya TNI dilibatkan namun ternyata tidak.

"Jadi ini, karena apa ya, ada ego sektoral masing-masing ingin bekerja sendiri-sendiri. Sebenarnya masing-masing ingin mendapatkan poin, atau ingin mendapatkan kredit sendiri-sendiri. Saya kira ini tidak baik untuk kepentingan nasional kita," ucapnya.

"Harusnya siapapun yang terlibat di situ, ya itu lah kepentingan nasional harus didahulukan. Tidak hanya kepentingan Polri sendiri atau kepentingan TNI, atau kepentingan BNPT atau kepentingan sektoral," tutupnya.
(sip/sip)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed