Soal TKA, Muhammadiyah Minta Pemerintah Objektif dan Transparan

Yogyakarta - Muhammadiyah angkat bicara soal polemik keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir menilai pemerintah perlu objektif dan transparan terkait hal ini.

"Pemerintah perlu objektif, transparan dan bisa dipertanggungjawabkan bagaimana kebijakan ketenagakerjaan asing," kata Haedar usai menghadiri acara pelepasan siswi kelas VI Madrasah Mualimat Yogyakarta di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Minggu (6/5/2018).

Kebijakan-kebijakan ketenagakerjaan, menurutnya harus bisa mengutamakan kepentingan tenaga kerja Indonesia. Salah saunya, kebijakan tenaga kerja harus menghilangkan sulitnya tenaga kerja Indonesia dalam mencari pekerjaan.

Muhammadiyah juga mendesak DPR untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan ketenagakerjaan asing ini.

"DPR harus mengawasi. Perlu ikut memikirkan masalah tenaga kerja asing ini. Agar bagaimana tenaga kerja Indonesia tetap menjadi tuan di rumahnya sendiri," tuturnya. (sip/sip)