Ini Syarat Bila Masyarakat Ingin Memelihara Satwa Dilindungi

Ristu Hanafi - detikNews
Kamis, 12 Apr 2018 15:08 WIB
Foto: Ristu Hanafi/detikcom
Sleman - Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) DIY, Junita Parjanti menyesalkan masih maraknya masyarakat yang memelihara satwa liar dilindungi secara ilegal di Yogyakarta. Masyarakat sebetulnya boleh memelihara satwa dilindungi namun dengan sejumlah syarat.

"Ini kesekian kalinya, kenapa masih terulang (perdagangan satwa dilindungi). Upaya sosialisasi terus kita lakukan, pemahaman jenis satwa-satwa yang dilindungi, aturannya, termasuk aturan yang mengizinkan satwa dilindungi dipelihara masyarakat," kata Junita, saat jumpa pers ungkap kasus perdagangan 7 ekor burung elang dan kakak tua, di Mapolda DIY Jalan Ringroad Utara, Sleman, Kamis (12/4/2018).

Ia mengatakan saat ini BKSDA bisa memberikan rekomendasi bagi masyarakat yang ingin memelihara satwa dilindungi. Yakni dengan memberikan sertifikat bagi satwa dilindungi kategori F2.

Kebijakan tersebut agar masyarakat yang memang hobi memelihara satwa dilindungi tidak melanggar sejumlah ketentuan, di antaranya UU 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta PP 7/1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
Burung kakak tua, salah satu satwa dilindungiBurung kakak tua, salah satu satwa dilindungi Foto: Ristu Hanafi/detikcom

"Ada sertifikat khusus, satwa dilindungi yang boleh dipelihara masyarakat kategori F2, satwa turunan. Kalau indukannya kategori F0, memiliki keturunan, kemudian memiliki keturunan lagi. Jadi bisa disebut generasi ketiga yang boleh dipelihara," jelasnya.

Junita mengatakan bagi masyarakat yang memiliki satwa dilindungi kategori F2 itu, bisa melapor ke BKSDA dengan membawa satwanya. Petugas akan mengecek asal-usul satwa tersebut, hingga memastikan satwa itu benar-benar kategori F2. Pihaknya juga membuka quick respons 24 jam di nomor 082144449449 bagi masyarakat yang memerlukan informasi.

Direktur Reskrimsus Polda DIY Kombes Pol Gatot Budi Utomo menambahkan wilayah Yogyakarta cukup potensial sebagai lokasi perdagangan satwa liar. Hal itu terbukti dari sejumlah kasus perdagangan satwa liar yang berhasil diungkap kepolisian.

"Dari hasi analisa polisi, baik dari medsos, dari keterangan berapa saksi, pasar di Yogya cukup besar. Kenapa? karena masih banyak orang yang belum sadar hukum dan aturan. Kalau tahu satwa dilindungi tidak boleh dipelihara, ada ancaman pidana, maka tidak ada orang yang mau jual dan beli," jelasnya.

Meski demikian, Gatot menyebutkan bagi masyarakat yang sadar hukum dengan inisiatif menyerahkan satwa dilindungi yang dipeliharanya, maka yang bersangkutan tidak akan diproses hukum.

"Beberapa waktu lalu ada penyerahan buaya dari masyarakat yang sadar hukum. Yang sadar hukum ini tidak kita proses," imbuhnya.

(bgs/bgs)