'Korban Pembunuhan Massal' Dikubur di Lapangan Karang Yogyakarta

Yogyakarta - Ratusan nisan nampak berjajar di tengah lapangan Karang, Kotagede, Yogyakarta. Sebelumnya di lokasi tersebut dilakukan eksekusi menggunakan senapan oleh orang-orang berbadan tegap berpakaian hitam-hitam.

Eksekutor berpakaian serba hitam berkaca mata hitam melepaskan tembakan ke arah orang-orang yang di tiang esekusi. Eksekutor mengenakan kalung bertuliskan 'Kominfo', sedangkan korban berjajar mengenakan baju hitam, nampak huruf yang bisa terbaca 'konter.' Korban lalu dikubur, jumlahnya mencapai 500an kuburan.

Foto: Edzan Raharjo/detikcom

Peristiwa tersebut adalah aksi teatrikal yang dilakukan para pelaku usaha konter di Yogyakarta yang tergabung dalam Kesatuan Niaga Celuler Indonesia (KNCI). Aksi ini menggambarkan kebijakan Kominfo RI terkait pembatasan registrasi 1 NIK 3 simcard yang dinilai bisa membangkrutkan usaha mereka.

"Kebijakan pembatasan registrasi akan membunuh konter kartu dan pulsa di Indonesia. Banyak konter kartu dan pulsa terancam bangkrut. Kami gambarkan di sini simbol-simbol kematian kebrangkutan konter pulsa," kata anggota KNCI, Muhamad Ulil Albab, di lokasi aksi, Rabu (28/3/2018).

Foto: Edzan Raharjo/detikcom

Humas DPD KNCI DIY, Ardhana WR, menambahkan pihaknya menolak keras aturan regristasi 2 NIK 3 simcard karena mengakibatkan kebangkrutan konter kartu dan pulsa serta tergusurnya konter kartu dan pulsa seluler Indonesia.

Masyatakat ke depan akan memperoleh harga paket internet yang lebih mahal dari harga sekarang. Sedangkan masyarakat di pedesaan dan pedalaman akan kehilangan akses terdekat dalam membeli layanan telekomunikasi seluler karena konter sudah tidak ada lagi. Pasar telekomunikasi akan dikuasai segelintir pemodal besar.

Foto: Edzan Raharjo/detikcom

Akibat kebijakan tersebut, konter mengalami penurunan transaksi hingga 30%. Ke depan penurunan diperkirakan bisa sampai 90%. Kondisi ini tentu akan mengancam mereka menuju kebangkrutan.

"Kominfo telah membohongi kesepakatan dengan kami. Kami menuntut pertanggungjawaban Kominfo karena membohongi KNCI," katanya. (mbr/mbr)