Ini Kata Panglima TNI Soal Sanksi untuk Gatot yang Melobi Prabowo

Gunungkidul - Jenderal Gatot Nurmantyo bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto beberapa hari lalu. Dalam pertemuan tersebut disebut-sebut Gatot mengutarakan keinginannya maju di Pilpres 2019. Adakah sanksi untuknya? Ini kata Panglima TNI.

Padahal Jenderal Gatot masih tercatat sebagai prajurit aktif di lingkungan TNI. Sementara prajurit TNI aktif dilarang terjun ke politik praktis. Setelah ini, apakah Jenderal Gatot akan dikenakan sanksi di internal TNI?

Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, enggan menanggapi manuver politik yang dilakukan Jenderal Gatot. Panglima Hadi juga berkilah dan melemparkan ke Kapuspen TNI saat ditanya terkait saksi yang mungkin dijatuhkan ke Jenderal Gatot.

"Itu, anu, tanya ke Kapuspen (TNI)," kata Panglima Hadi menjawab pertanyaan wartawan sesuai menghadiri bakti sosial kesehatan di Lapangan Desa Bedoyo, Kecamatan Ponjong, Gunungkidul, DIY, Jumat (23/3/2018) siang.

Baca juga: Gerindra: Gatot Ingin Maju Pilpres, Sudah Temui Prabowo

Sementara Kapuspen TNI, Mayjen TNI Mohamad Sabrar Fadhilah, menambahkan memang Jenderal Gatot statusnya masih aktif sebagai prajurit TNI. Namun, pihaknya menampik pertemuan Jenderal Gatot dengan Prabowo terkait rencananya maju di pilpres.

"Yang saya tahu beliau (Jenderal Gatot) menemui itu (Prabowo) pada kapasitas beliau pamitan sebagai panglima TNI. Beliau terimakasih kepada para pemimpin-pemimpin bangsa," paparnya.

Baca juga: Gerindra Siap Tampung Gatot Jika Miliki Tujuan yang Sama

Menurutnya, kabar rencana Jenderal Gatot maju di Pilpres hanya sebatas wacana. Sampai saat ini, lanjut Fadhilah, Jenderal Gatot belum menentukan langkah apapun di pilpres 2019.

"Kalau (Jenderal Gatot) sudah tidak aktif itu haknya beliau (terjun ke politik). Kalau sekarang saya kira beliau menempatkan sebagai tentara, beliau belum menentukan apa-apa," jelasnya.

"Bukannya belum perlu (sanksi), karena tidak ada yang salah (yang dilakukan Jenderal Gatot)," pungkas dia.


(mbr/mbr)