DetikNews
Jumat 02 Maret 2018, 12:20 WIB

Penggugat Larangan Nonpribumi Punya Tanah di Yogya Ajukan Banding

Ristu Hanafi - detikNews
Penggugat Larangan Nonpribumi Punya Tanah di Yogya Ajukan Banding Suasana sidang di PN Kota Yogyakarta soal gugatan kepemilika tanah di DIY, Selasa (20/2). Foto: Ristu Hanafi/detikcom
Yogyakarta - Handoko, pria penggugat Instruksi Wagub DIY Nomor K.898/I/A/1975 terkait larangan warga nonpribumi memiliki hak milik atas tanah di DIY, resmi mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta. Putusan PN Yogya mengukuhkan isi dari Instruksi Wagub DIY tersebut.

"Sudah saya daftarkan memori banding melalui PN Yogya tanggal 28 Februari 2018 kemarin," kata Handoko, saat dikonfirmasi wartawan melalui telepon, Jumat (2/3/2018).

Handoko mengajukan banding karena merasa tidak puas atas putusan PN Yogya yang menolak seluruh gugatannya.

Dalam gugatan Handoko yang ditujukan kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY, dia menuding ada perbuatan melawan hukum terkait pemberlakuan Instruksi Wagub DIY Nomor K.898/I/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 tentang pemberian hak atas tanah pada seorang WNI nonpribumi.

Menurutnya, penerapan aturan itu merupakan perbuatan diskriminasi karena melarang warga nonpribumi memiliki hak milik atas tanah di DIY. Hal itu dinilainya bertentangan dengan Inpres 26/1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Nonpribumi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Selama ini, kata Handoko, warga yang disebut nonpribumi hanya sebatas diberi hak guna bangunan (HGB).

Namun dalam putusan PN Yogya pada 20 Februari 2018, seluruh materi gugatan Handoko ditolak oleh majelis hakim dengan ketua majelis hakim Condro Hendro Mukti.

Dikonfirmasi terpisah, Humas PN Yogya, Sari Sudarmi, membenarkan jika Handoko telah mendaftar banding.

"Dari register di bagian perdata, benar atas nama Handoko telah mendaftar banding atas putusan peradilan tingkat pertama terkait materi gugatan pertanahan, tanggal 28 Februari kemarin," kata Sari.

Sesuai prosedur, memori banding yang diajukan Handoko akan diperiksa lebih dulu kelengkapannya. Selain itu, pihak PN Yogya juga akan menunggu pihak terbanding (Gubernur DIY dan BPN) untuk menyerahkan kontra memori banding.

"Prosesnya sekitar dua pekan, jika sudah lengkap, nanti kita serahkan ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk diperiksa di sana," jelasnya.
(sip/sip)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed